PP Muhammadiyah Resmi Terima Tawaran Pemerintah untuk Kelola Tambang

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi banyak orang. 

"Muhammadiyah siap menerima (izin) pengelolaan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak," kata dia.

Haedar mengakui bahwa pertambangan memiliki masalah sosial dan lingkungan, tetapi juga menawarkan peluang untuk kesejahteraan. Keputusan ini dibuat setelah kajian mendalam dari para ahli berbagai bidang, termasuk pertambangan, hukum, dan lingkungan, serta masukan dari majelis dan lembaga Muhammadiyah.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyatakan, pertambangan termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya boleh. Pasal 33 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Pemerintah memberikan izin ini sebagai penghargaan atas jasa-jasa Muhammadiyah bagi bangsa dan negara.

Keputusan ini sejalan dengan amanat Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 yang menguatkan dakwah dalam bidang ekonomi. 

Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) pada 2017 untuk meningkatkan dakwah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Muhammadiyah juga mengaku mengelola tambang dengan melibatkan profesional dari kader persyarikatan, masyarakat sekitar area tambang, perguruan tinggi, dan teknologi ramah lingkungan. 

“Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional  dan berpengalaman di bidang pertambangan, serta sejumlah  perguruan tinggi muhammadiyah punya program studi pertambangan,” kata Abdul.