PPP Ingatkan Partai Besar Tak Monopoli Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu

20 Agu 2026, 20:45 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

PPP Ingatkan Partai Besar Tak Monopoli Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu

Pakar Hukum Tata Negara (THN) Hamdan Zoelfa (kiri) dan Ketua Umum PPP M. Mardiono (kanan). (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

PPP meminta partai besar tidak memonopoli penetapan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU Pemilu.
Muhamad Mardiono mendukung fraksi gabungan untuk mengakomodir partai dengan perolehan suara kecil.
DPR akan memulai pembahasan RUU Pemilu secara terbatas di tengah rencana penyerapan aspirasi partai nonparlemen.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

pemilu 2024

Sekitar 17 persen gabungan suara parpol nonparlemen terbuang karena tidak lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Jumat (14/8/2026)

Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pimpinan fraksi DPR sepakat mulai membahas RUU Pemilu secara terbatas. Kunjungan untuk menyerap aspirasi parpol nonparlemen belum sempat dilakukan.

Kamis (20/8/2026)

Muhamad Mardiono mengingatkan partai besar agar tidak memonopoli ambang batas parlemen. Ia mendukung pembentukan fraksi gabungan.

Oktober 2026

Panitia Seleksi Anggota KPU untuk periode 2027-2032 kemungkinan akan dimulai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
PPP mengingatkan agar ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu tidak dimonopoli partai besar.
Who?
Muhamad Mardiono, PPP, NasDem, pimpinan fraksi DPR, dan Sufmi Dasco Ahmad.
Where?
Jakarta dan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
When?
Mardiono menyampaikan pernyataan pada Kamis (20/8/2026). Dasco berbicara pada Jumat (14/8/2026).
Why?
PPP menilai usulan ambang batas enam sampai tujuh persen menyalahi nilai demokrasi dan sekitar 17 persen suara parpol nonparlemen terbuang pada pemilu 2024.
How?
PPP mendukung fraksi gabungan, sementara pimpinan fraksi DPR sepakat mulai membahas RUU Pemilu secara terbatas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pak Mardiono dari PPP bilang partai besar tidak boleh menang sendiri saat membahas batas masuk parlemen. PPP ingin partai yang punya sedikit kursi bisa membuat fraksi gabungan. Ada sekitar 17 persen suara partai nonparlemen yang tidak lolos pada pemilu 2024. DPR akan mulai membahas RUU Pemilu secara terbatas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Usulan fraksi gabungan membuka ruang bagi suara partai dengan perolehan kecil untuk tetap menjadi bagian dari hak berdemokrasi. Dorongan agar DPR merumuskan angka ambang batas yang adil juga menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pertimbangan dalam pembahasan RUU Pemilu, di tengah suara nonparlemen yang tidak lolos ambang batas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono mengingatkan partai-partai besar di Parlemen agar tidak memonopoli angka ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Mardiono menyebut sejumlah partai politik yang mengusulkan enam sampai tujuh persen ambang batas parlemen mau menang sendiri dalam berpolitik. Ini menyalahi nilai demokrasi.

Sejauh ini, NasDem merupakan partai yang mengusulkan ambang batas parlemen tertinggi, yaitu sebesar tujuh persen.

"Jadi tidak boleh di dalam demokrasi itu juga ada satu pihak yang memonopoli yang besar menang sendiri, tidak boleh," kata Mardiono seusai menggelar konsolidasi partai di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

1. PPP dukung pembentukan fraksi gabungan di DPR

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono (dok. PPP)

Mardiono mendukung pembentukan fraksi gabungan di parlemen untuk mengakomodir partai politik dengan prolehan suara kecil pada pemilu sebagai bagian dari amanat demokrasi.

"Partai yang dapatnya itu hanya satu kursi, dua kursi, buatlah fraksi gabungan sehingga yang suara rakyat itu satu pun itu menjadi bagian dari hak berdemokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kan demokrasi mengatakan begitu," kata dia.

2. 17 persen suara gabungan parpol non-parlemen hangus dalam pemilu 2024

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono (dok. PPP)

Mardiono mengingatkan, terdapat sekitar 17 persen gabungan suara parpol non-parlemen yang terbuang sia-sia karena tidak lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen pada pemilu 2024. Sementara partai besar bisa mendapatkan hak keuangan yang besar.

Oleh karena itu, ia mendorong agar DPR benar-benar merumuskan angka yang adil mengenai ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU Pemilu.

"Ya mungkin harus ada pertimbangan yang fifty-fifty ya bahwa kita harus berasaskan keadilan di dalam membangun demokrasi. Tidak boleh dimonopoli oleh kekuatan-kekuatan tertentu," kata dia.

3. Pembahasan RUU Pemilu dibahas terbatas antara pimpinan fraksi

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI (IDN Times/Amir Faisol)

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, seluruh pimpinan fraksi di DPR sepakat akan mulai membahas RUU Pemilu secara terbatas. DPR belum sempat beretemu dengan parpol nonparlemen sebagaimana yang direncanakan.

Dasco juga mengungkapkan, Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk periode 2027-2032 kemungkinan akan dimulai pada Oktober 2026.

"Kunjungan untuk menyerap aspirasi dari partai-partai nonparlemen itu belum sempat dilakukan. Nah, sehingga di minggu depan itu akan mulai dilakukan, dan kita menyambut kemungkinan pansel dari KPU yang akan dimulai pada bulan Oktober," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

"Sehingga kami sebelum itu akan melakukan proses-proses awal dari pembentukan Undang-Undang Pemilu atau revisi Undang-Undang Pemilu," sambungnya.