Prabowo Ingin Pendidikan Gratis Mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi

Mu'ti mengatakan, pendidikan gratis dilakukan dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

"Terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan mengenai penggunaan dana BOS dan juga PIP," kata dia.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, kata dia, ada 23 persen TK berstatus negeri.

"TK itu negeri ada, ada 23 persen itu TK negeri. dan nanti jumlahnya berapa nanti akan kami sampaikan termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun," ujar Mu'ti.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengatakan, Presien Prabowo membentuk tim khusus untuk menghitung anggaran pendidikan di perguruan tinggi negeri gratis.

"Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk mem-breakdown lagi hitungan-hitungan," kata Brian.

Brian mengatakan, tim khusus itu nantinya akan berisi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dan kementerian/lembaga terkait lain. Nantinya, tim akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo.

"Nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," kata dia.

Brian menjelaskan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah mengkaji sejumlah perhitungan awal. Mulai dari analisis biaya uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), dan komponen lainnya yang selama ini menjadi pendapatan kampus.

"Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sdah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang sikal ayng tersedia dari APBN kita," ujar dia.

Brian menegaskan, sumber pendidikan gratis bersumber dari APBN, bukan dari Danantara.

"Ini semuanya kan tentu tidak ada hubungannya dengan Danantara, ya," ucap dia.