Pramono: Obligasi DKI Rp3,5 Triliun Tak Bebani Pemerintah Selanjutnya

Menurut dia, kemampuan fiskal Jakarta sangat memadai dan tidak akan jadi beban pemerintahan selanjutnya bahkan hal itu akan jadi alternatif pembiayaan ke depan.

"Karena kemampuannya, leverage-nya itu, kalau kita punya obligasi bukan kemudian menjadi utang, menjadi beban bagi siapa pun pemerintah saat itu. Bahkan ini bisa menjadi pelopor untuk menjadi alternatif pembiayaan bagi Jakarta," kata Pramono.

Dia mengatakan, hasil penerbitan obligasi daerah hanya akan digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif, seperti pembangunan rumah sakit, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Dana tersebut dipastikan tidak akan digunakan untuk belanja yang bersifat konsumtif.

"Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota enggak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Itu hanya untuk membangun rumah sakit, hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial. Enggak boleh yang lain," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mewanti-wanti rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Dia menegaskan, langkah ini tak boleh menjadi beban finansial bagi gubernur periode berikutnya.

Menurut Tito, penerbitan surat utang harus dikaji matang. Ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta wajib dipastikan sanggup melunasi seluruh kewajiban tersebut.

"Ya itu (obligasi daerah) nanti kita kaji dulu, karena obligasi itu kan sama saja dengan berutang. APBD-nya mampu gak untuk membayar utang itu. Jangan sampai menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya. Kalau gak punya kemampuan membayar kan repot," kata Tito di Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/7/2026).