Fasilitas transportasi umum gratis diberikan kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp6,2 juta.
Pramono memberikan subsidi transportasi umum kepada 15 golongan termasuk karyawan swasta bergaji Rp6,2 juta untuk mengurangi kemacetan dan membuat warga bahagia.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, karyawan swasta bergaji dibawah Rp6,2 juta yang ingin menikmati transportasi umum gratis baik TransJakarta, MRT, maupun LRT Jakarta harus memiliki Kartu Pekerja Jakarta.
"Iya (Kartu Pekerja Jakarta), bisa menunjukkan berapa gajinya, harus bisa menunjukkan berapa gajinya. Gajinya di atas 10 juta minta itu, pasti kita tolak," ujar Pramono di Kantor TransJakarta, Senin (10/11/2025)
Pramono mengatakan, fasilitas transportasi umum gratis diberikan kepada 15 golongan termasuk karyawan swasta dengan gaji 1,15 kali UMP atau sekitar Rp6,2 juta.
"Jadi untuk yang 1,15 kali UMP (sekitar Rp6,2), mereka di bawah itu, mereka diberikan kesempatan, walaupun di swasta boleh untuk dimasukkan dalam golongan yang digratiskan," kata dia.
Sebelumnya, Pramono mengatakan akan tetap memberikan subsidi transportasi umum kepada 15 golongan termasuk karyawan swasta bergaji Rp6,2 juta. Alasannya, mengurangi macet dan membuat warga bahagia.
Pramono mengatakan, subsidi transportasi umum tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2025.
"Untuk itu, para pekerja artinya adalah yang ASN maupun swasta, tapi kalau ASN dapat dengan gaji maksimal 1,15 kali UMP atau sekitar Rp6,2 juta, dapat mengajukan Kartu Layanan Transportasi Massal gratis, baik itu TransJakarta, MRT, dan LRT, termasuk Mikrotrans. Dengan demikian mudah-mudahan Jakarta akan semakin aman, nyaman, dan membuat penduduknya bahagia, " kata dia di Bintaro, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).
Pramono mengatakan, program Kartu Pekerja Jakarta untuk karyawan swasta di bawah gaji Rp6,2 juta sudah ada sebelum memimpin. Namun, Pramono memperluas manfaat Kartu Pekerja Jakarta dari TransJakarta ke semua transportasi umum.
"Kartu Pekerja Jakarta memang dulu ada, tetapi kan secara signifikan sekarang ini diberlakukan bukan hanya untuk TransJakarta saja. Kalau dulu TransJakarta, tetapi (saat ini) untuk LRT dan MRT. Sekarang sudah berjalan relatif sangat baik karena penggunanya sudah meningkat dengan tajam," kata dia.
Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) merupakan program kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh dengan meringankan biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja DKI Jakarta.
Syarat pendaftaran administrasi yang harus disiapkan oleh pekerja sebagai berikut:
Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
Fotokopi kartu keluarga (KK)
Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)
Fotokopi slip gaji
Surat keterangan aktif bekerja dari perusahaan
Unduh format soft file di bit.ly/formatkpj, isi secara lengkap dan kirim ke email hikesja.nakertrans@jakarta.go.id kemudian cc ke kartupekerja.dkijakarta@yahoo.com.
Adapun mekanisme pengajuan KPJ sebagai berikut:
Pemohon melakukan pendaftaran melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas (Sudin) di setiap wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi terhadap data permohonan yang diajukan.
Pemohon membuka rekening di Bank DKI (minimal deposit Rp 50 ribu).
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta bersama Bank DKI akan mendistribusikan kartu di titik-titik yang telah ditentukan.