Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta tidak akan menggelar operasi yustisi untuk menjaring pendatang baru yang masuk ke Jakarta usai Lebaran. Dia menegaskan Jakarta terbuka bagi siapa saja, termasuk pendatang.
"Warga yang ingin ikut saudara-saudara sekalian ke Jakarta, secara prinsip Jakarta ini terbuka bagi siapa pun. Kami tidak akan melakukan operasi yustisi seperti dulu," ujar Pramono di Monas, Kamis (27/3/2025).
Meski tidak ada operasi yustisi, Pramono mengatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta akan tetap mendata pendatang yang mengadu nasib di Jakarta. Soalnya, identitas kependudukan para perantau harus jelas.
"Siapa pun yang akan bekerja di Jakarta, identitas kependudukannya harus jelas. Maka dari itu, Dukcapil akan mendata siapa pun yang nanti datang ke Jakarta dan ingin bekerja di sini," katanya.
Pramono mengingatkan Jakarta berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, ia meminta para pendatang yng ingin mengadu nasib di Jakarta harus memiliki kemampuan.
"Bagi siapa pun yang ingin mengadu nasib di Jakarta, yang pertama, dia harus memiliki kemampuan untuk mengadu nasib di Jakarta. Karena hidup di Jakarta berbeda dengan di daerah-daerah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono mengatakan sebanyak 15.049 pemudik mengikuti program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta gelombang pertama. Total, ada 26.392 pemudik yang mengikuti program itu.
"Awalnya kami menargetkan 23 ribu peserta. Tapi, Alhamdulillah, karena peran serta dan juga animo yang luar biasa, jumlahnya naik menjadi lebih dari 26 ribu pemudik," ujar Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program Mudik Gratis 2025 dengan tujuan ke 20 kota/kabupaten di enam provinsi.
Tujuan tersebut adalah Bandar Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Solo, Wonogiri, Wonosobo, Sragen, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Jombang, Malang, dan Sidoarjo.