Proses Rekonsiliasi, Gerindra Incar Kursi Ketua MPR RI

19 Jul 2019, 15:30 WIB

IDN Times/Istimewa

Jakarta, IDN Times - Memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, posisi Ketua MPR RI rupanya juga menjadi rebutan para partai koalisi. Tak hanya partai koalisi pendukung Jokowi, tampaknya, Partai Gerindra juga tengah mengincar posisi tersebut.

Disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Sodik Mudjahid, usai rekonsiliasi yang dilakukan oleh Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bebebrapa hari yang lalu, ia pun mengusulkan agar Gerindra mendapatkan posisi Ketua MPR RI.

1. Gerindra usulkan isi posisi Ketua MPR

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sodik menyampaikan, rekonsiliasi yang dibangun antara Jokowi dan Prabowo bisa menjadi hal positif ke depannya. Usai adanya rekonsiliasi tersebut, ia pun mengusulkan bahwa posisi Ketua MPR diisi oleh Partai Gerindra dan Ketua DPR diisi oleh PDIP.

"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini, pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat, anggota MPR, terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan Ketua MPR," ujar Sodik dalam keterangan tertulisnya.

2. Sodik sebut karena bertemu Jokowi, Prabowo ditinggal sebagian pendukungnya

Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo pasca-Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menurut Sodik, inti rekonsiliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepentingan yang lebih besar, salah satunya persatuan. Selain itu juga guna memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam segala bidang.

Oleh karena itu, lanjut dia, Prabowo rela bertemu dengan Jokowi dan harus menerima risiko ditinggal oleh sebagian pendukungnya.

"Hanya atas dasar inilah maka Prabowo Subianto, dengan risiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh (sebagian) pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi," ucap dia.

3. Usulannya tak harus terkait dengan keputusan koalisi

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sodik melanjutkan, posisi Ketua MPR dan DPR yang ia usulkan, tidak harus terkait dengan keputusan koalisi. Ia mengatakan, rakyat sendiri sudah memahami posisi Gerindra dan PDIP.

"Komposisi Ketua MPR dan DPR di atas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra, khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024," jelas Sodik.