PSI Pastikan Hak Interpelasi soal Formula E Bukan Buat Jatuhkan Anies

Justin mengatakan, setidaknya terdapat tiga hal yang akan ditanyakan kepada Anies. Pertama, Pemprov DKI belum melaksanakan revisi studi kelayakan atau feasibility study Formula E sesuai rekomendasi BPK yang menyebutkan, biaya commitment fee dimasukkan ke dalam studi kelayakan.

“Pemprov DKI telah membayar fee Rp560 miliar untuk Formula E. Jika biaya tersebut ikut dihitung ke dalam studi kelayakan, maka mungkin hasilnya tidak layak dikerjakan. Tapi anehnya, Pemprov DKI bilang revisi studi kelayakan belum selesai, tapi sudah memutuskan akan mengadakan Formula E tahun 2022. Ini seperti akal-akalan,” ucap dia.

Hal kedua yang akan ditanyakan adalah tentang nasib bunga pengembalian commitment fee Formula E beserta bunganya. Pembayaran fee Rp560 miliar dilakukan sejak satu setengah tahun lalu, sehingga uang mengendap dan menghasilkan nilai bunga.

“Pertanyaannya, siapa yang berhak terhadap uang bunga tersebut? Seandainya bunga 4 persen, maka nilainya mencapai Rp22,4 miliar. Uang sebesar ini bisa dipakai untuk membantu rakyat yang kelaparan karena kehilangan mata pencaharian. Kami telah berkali-kali menanyakan nasib uang bunga ini di berbagai rapat DPRD, tapi Pemprov DKI tidak mau menjelaskan,” kata Justin.

Terakhir, PSI bakal menanyakan wewenang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk membayar fee Formula E. Kontrak penyelenggaraan Formula E adalah antara BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Formula E Operations Limited (FEO). Namun demikian, Dispora adalah pihak yang mengeluarkan uang untuk membayar fee Formula E Rp560 miliar.

“Misalnya PT Jakpro bikin kontrak pembangunan rusun, apakah boleh Dinas Perumahan yang membayar biayanya? Tentunya tidak boleh. Anehnya, di Formula E ini PT Jakpro yang tanda tangan kontrak, tapi Dispora yang bayar. Sampai sekarang tidak ada penjelasan soal ini,” ujar Justin.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menjelaskan, pihak Pemprov DKI tak pernah membeberkan hasil studi kelayakan Formula E, padahal hal ini kerap diminta oleh anggota Komisi E bidang Kesra.

"Kita tanyakan mengenai studi kelayakan, sampai saat ini gak pernah diberikan," kaya Ima.

Dia menyebutkan, Pemprov DKI tak pernah terbuka juga mengenai MoU ajang balap mobil listrik ini. Padahal di masa pandemik ini, kata dia, APBD DKI sedang defisit dan lebih baik digunakan untuk penanganan COVID-19.

"Maka dari itu kami yang mengajukan dari Fraksi PDIP ingin agar Gubernur lebih bijaksana, lebih mengatur keuangannya, lebih penting untuk apa. Karena kalau Formula E hanya sebagai prestis aja, ya bukan urgent paling utama

Sementara, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pengajuan hak interpelasi ini terlalu prematur, karena masih banyak cara yang bisa ditempuh untuk berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait isu formula E yang dimasukkan oleh Anies sebagai isu proritas 2021-2022.

“Interpelasi ini kan seolah-olah Gubernur begitu tertutup, sehingga tidak bisa memberikan informasi lagi jadi kita memerlukan cara-cara yang ada UU-nya (interpelasi),” kata dia.

Aziz yakin bahwa seorang Anies Baswedan mampu bersikap terbuka. Dia juga mengatakan bahwa digulirkannya hak interpelasi malah menunjukkan adanya kesan jarak antara eksekutif dan legislatif di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. 

“Kalau informasi yang kami butuhkan tidak diterima sepenuhnya, baru ini bisa digunakan. Kapanpun ini hak dewan, silakan saja, tapi proses masih panjang karena masih perlu dirapatkan lagi oleh pimpinan,” ujarnya.