PSI Pertanyakan Anggaran Rp131 M Pemadam Kebakaran DKI Jakarta

30 Okt 2021, 14:20 WIB

Ilustrasi Penanganan Kebakaran oleh Pemadam Kebakaran. (IDN Times/Persiana Galih)

Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti anggaran Rp131 miliar untuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta pada APBD 2022. Anggaran tersebut di luar biaya internet, listrik dan gaji pegawai.

Padahal, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menilai kasus kebakaran di Jakarta masih tinggi. Sepanjang 2021, ia menyebut telah terjadi lebih dari 1.224 kasus kebakaran di seluruh Ibu kota.

“Ini fenomena di tengah pandemi yang menyedihkan. Kebakaran menjadi kejadian bencana yang harus benar-benar dipikirkan secara matang. Ada 1.000 lebih kasus kebakaran di Jakarta. Ini menjadi catatan penting,” ujar Idris pada rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta guna membahas dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2022, dikutip Sabtu (30/10/2021).

1. Tak ada program untuk menyelesaikan masalah kebakaran

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Idris menilai Pemprov DKI Jakarta tidak serius menangani tingginya kasus kebakaran di Jakarta. Pada dokumen KUA-PPAS yang diserahkan contohnya, belum terlihat adanya peningkatan dalam program untuk menyelesaikan masalah kebakaran.

“Pihak eksekutif, selalu menjawab kegiatan untuk penanganan kebakaran sudah dianggarkan. Tapi masalahnya bukan pada ada-tidaknya anggaran, tapi cukup-tidaknya anggaran tersebut, dan efektif tidaknya anggaran tersebut mengurangi bencana kebakaran di Jakarta,” kata dia.

2. Sarankan tambah pos dan sediakan APAR

Ilustrasi Alat Pemadam Api Ringan (Apar). (ANTARA/Rendhik Andika)

Dia menyarankan ada penambahan pos pemadam kebakaran di 27 kelurahan rawan kebakaran di Jakarta yang belum mempunyai pos damkar. Kemudian penyediaan APAR, hidran kering di wilayah, edukasi dan sosialisasi, hingga kegiatan monitoring instalasi listrik pemukiman untuk mencegah serta mengatasi masalah kebakaran.

"Tingkat kasus kebakaran di Jakarta harus bisa ditekan, bahkan dicegah agar tidak lagi terjadi korban jiwa maupun harta yang merugikan warga Jakarta," ujarnya.

3. Pemprov perlu pikirkan penyelesaian kebakaran dengan matang

Ilustrasi Penanganan Kebakaran oleh Pemadam Kebakaran. (IDN Times/Persiana Galih)

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan penyelesaian bencana kebakaran dengan sangat matang. Ia mengingatkan jangan cepat berpuas dalam penanganan kebakaran saat ini.

Idris juga menugaskan masing-masing anggota legislatif Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta untuk memperhatikan kondisi kecukupan anggaran serta program prioritas penanganan kebakaran.