Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tertawa saat berada di makam mantan Ketua DPR Taufik Kiemas di TMP Kalibata, Jakarta Selatan.
Gelak tawa keduanya pecah ketika Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi, menyeletuk 'Dewan Kolonel'.
"Giliran Dewan Kolonel nih, giliran Dewan Kolonel," ujar Johan Budi, Minggu (25/9/2022).
Sebelumnya, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan mengakui pihaknya membentuk Dewan Kolonel untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani menuju ke Pemilu 2024.
Trimedya mengaku, Dewan Kolonel dibentuk setelah rapat pengarahan Puan Maharani. Dia dan Johan Budi yang ada di ruangan kala itu terpikir bagaimana cara meningkatkan elektabilitas Puan Maharani.
"Johan Budi bilang, kita loyalis Mbak Puan harus buat sesuatu, dewan kolonel. Kita tunjukkan bahwa kita loyalis mbak Puan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (20/9/2022).
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tak berkehendak dengan adanya Dewan Kolonel itu. Presiden kelima RI itu disebut kaget dengan munculnya Dewan Kolonel.
"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text (berita di televisi), pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Hasto menerangkan, Dewan Kolonel hanyalah guyonan politik. Dia juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto.
"Jadi, saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan Mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi, partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga, tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ucap dia.
Selain itu, kata Hasto, pembentukan Dewan Kolonel juga tidak sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan.
"Tidak ada Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai," kata dia.