Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo hanya dua hari berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), tepatnya pada 29 dan 30 Juli 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi diagendakan kembali ke Jakarta pada Selasa (30/7/2024).
"Rencananya hari ini Presiden kembali ke Jakarta," ujar Ari kepada jurnalis, Selasa.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga tak jadi menggelar sidang kabinet Indonesia Maju di IKN. Menurutnya, jadwal agenda sidang kabinet di IKN masih disusun.
"Sidan kabinet paripurna tidak dalam minggu ini," kata dia.
Presiden Jokowi mengundang organisasi pengusaha di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Istana Garuda, di hari kedua berkantor di IKN. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana mengatakan salah satunya adalah Kadin Daerah (Kadinda) Kalimantan Timur.
"Bapak Presiden juga menerima Kadinda Balikpapan, Kadinda Samarinda, Kadinda Penajam Paser Utara, Hipmi Kaltim, Hipmi Balikpapan, Hipmi Samarinda, Hipmi Penajam Paser Utara," ujar Yusuf kepada jurnalis, Selasa (30/7/2024).
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi ingin mengajak investor lokal berinvestasi di IKN. Hal itu dilakukan sebagai upaya percepatan membangun IKN.
"Presiden ingin mengajak dan memberi kesempatan kepada para pengusaha lokal sekitar IKN, untuk ikut berperan serta dan bersama-sama menjemput masa depan di IKN," kata dia.
Yusuf menjelaskan, sejumlah aparat keamanan di sekitar IKN akan diterima oleh Presiden Jokowi pada Selasa (30/7/2024). Mereka akan membahas sejumlah poin penting terkait kondisi IKN.
"Bapak Presiden di Istana Garuda IKN akan menerima jajaran pengamanan yakni, Pangdam VI/MLW, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU dan Kapolres PPU," kata dia.
Yusuf menjelaskan, pertemuan itu untuk membahas mengenai pentingnya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, Jokowi juga menekankan penindakan hukum dan keamanan di wilayah IKN.
Agenda hukum dan keamanan jadi prioritas Jokowi. Sebab, dia ingin IKN menjadi salah satu wilayah teraman di Indonesia.
"Melakukan rapat guna memastikan dan mendapatkan laporan terkait peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, penegakkan hukum, meningkatkan stabilitas serta keamanan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya," kata Yusuf.