Puluhan Tahun Huni Kolong Tol, 44 KK Dipindahkan ke Rusun Rawa Buaya

30 Nov 2024, 21:48 WIB

Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta Menyerahkan Kunci Warga Kolong Tol Jl. Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusun Rawa Buaya pada Sabtu (30/11/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Pemerintah pindahkan warga kolong tol dan jembatan ke Rusun Rawa Buaya.
44 KK yang dipindahkan mendapat fasilitas unit tipe 23 dan 36 dengan restribusi biaya per bulan Rp550 ribu, subsidi 6 bulan tak perlu bayar.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah memindahkan sejumlah warga yang tinggal di bawah kolong tol dan kolong jembatan ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta Barat.

Dalam agenda serah terima, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, banyak warga yang sudah tinggal di bawah kolong atau jembatan selama bertahun-tahun. Total ada 44 kepala keluarga (KK) yang masuk ke rusun tersebut.

"Untuk pertama kalinya, bagi saudara-saudara kita yang bukan hanya tahunan, bahkan puluhan tahun, tiga generasi hidup dengan penuh keterbatasan. Kita-kita yang tidak pernah merasakan hidup di bawah kolong jembatan tentu tidak bisa pura-pura memahami," kata dia dalam agenda serah terima kunci warga kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru), Sabtu (30/11/2024).

1. Biaya per bulan Rp550 ribu, tapi 6 bulan gratis

Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta Menyerahkan Kunci Warga Kolong Tol Jl. Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusun Rawa Buaya pada Sabtu (30/11/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indroyanto, menjelaskan, 44 KK yang dipindahkan ke rusun ini mendapat fasilitas unit tipe 23 dan 36 dengan restribusi biaya per bulannya adalah Rp550 ribu.

"Dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga yang baru dipindahkan ke Rusunawa, maka Pemprov DKI Jakarta memberikan kebijakan pembebasan pembayaran restribusi sewa unit rusunawa selama 6 bulan ke depan, sejak unit ini ditempati oleh warga kolong jembatan dan kolong tol," kata dia.

2. Sebagai langkah awal perubahan

Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta Menyerahkan Kunci Warga Kolong Tol Jl. Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusun Rawa Buaya pada Sabtu (30/11/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang turut hadir mengatakan, agenda ini bisa jadi titik awal perbaikan kualitas hidup masyarakat yang sebelumnya hidup tak layak.

Selain memberikan tempat tinggal yang layak, program ini juga akan didukung oleh pendamping agar warga dapat beradaptasi dan mandiri. Nantinya, kelompok PKK turut dilibatkan, misalnya dalam pelatihan menjahit untuk memastikan warga tidak kembali ke lingkungan lama.

"Dan itu membuat mereka betah dan tidak kembali lagi ke kolong jembatan," kata Tito.

Selain itu, dia menyarankan agar lokasi bekas permukiman di kolong jembatan ditata ulang menjadi ruang kreatif, seperti mural atau area aktivitas anak muda sehingga tidak lagi menarik untuk ditempati.

Ia berharap program ini menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah pemukiman kumuh secara kolaboratif.

3. Berharap agar kolong tol bisa disulap lebih bermanfaat

Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta Menyerahkan Kunci Warga Kolong Tol Jl. Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusun Rawa Buaya pada Sabtu (30/11/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Sementara, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marulah Matalli, berterima kasih atas upaya pemerintah membawa masyarakat yang selama beberapa tahun berada di kolong jembatan bisa merasakan fasilitas.

Meski demikian, dia berharap agar kolong tol yang dulu ditempati masyarakat sebagai tempat tinggal bisa dirombak menjadi tempat yang bermanfaat.

"Misalnya Menteri Pekerjaan Umum untuk segera membangun lokasi tersebut sebagai fasilitas umum atau sejenisnya yang dapat dimanfaatkan oleh warga kami bukan untuk tempat pemukiman," kata dia,

Turut hadir dalam agenda ini adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono.