Qodari Sebut Anak Belajar di Sekolah Rakyat Bisa Ubah Nasib Keluarga

05 Jun 2025, 07:02 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (Waka KSP), M. Qodari (dok. Istimewa)

Intinya sih...

Wakil Kepala Staf Kepresidenan meninjau Sentra Phala Marta di Sukabumi sebagai sekolah rakyat.
Sekolah ini untuk anak dari keluarga miskin dengan fasilitas lengkap dan dukungan penuh.

Jakarta, IDN Times – Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, meninjau Sentra Phala Marta di Sukabumi, Jawa Barat, yang sedang dipersiapkan sebagai tempat sementara pelaksanaan sekolah rakyat. Dalam kunjungan tersebut, Qodari menelusuri langsung berbagai fasilitas yang tersedia.

Qodari mengecek kelayakan bangunan seperti asrama, ruang kelas, masjid, laboratorium, UKS, hingga lapangan olahraga yang nantinya digunakan untuk menunjang kegiatan belajar para siswa.

“Kita melihat calon sekolah rakyat di Sentra Phala Martha. Fasilitasnya sangat baik dan layak ada asrama, masjid, UKS, laboratorium, hingga lapangan olahraga. Saya lihat ini akan jadi lingkungan belajar yang berkualitas untuk anak-anak kita,” ujar Qodari, dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025)

1. Sekolah rakyat disebut bisa mengubah nasib

Wakil Kepala KSP, M. Qodari (dok. Istimewa)

Qodari mengatakan, sekolah merupakan program berpotensi besar untuk mengangkat taraf hidup keluarga kurang mampu. Menurut dia, program ini memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari kelompok masyarakat termiskin.

Anak yang bisa belajar di sekolah rakyat adalah mereka yang berasal dari masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2. Desil 1 adalah rumah tangga kelompok 10 persen terendah, sedangkan desil 2 merupakan rumah tangga kelompok 10-20 persen terendah.

Qodari menyampaikan, anak-anak dari keluarga dengan penghasilan paling rendah akan mendapat dukungan penuh selama bersekolah. Mulai dari pembebasan biaya pendidikan, pemberian seragam, sepatu, laptop, hingga makanan sehari-hari.

“Anak-anak yang tadinya jangankan sekolah, makan pun sulit, di sini sudah tidak pusing lagi. Sekolah gratis, seragam disiapkan, sepatu, laptop, makan, semuanya disediakan. Ini adalah program yang luar biasa. Bapaknya desil 1, anak-anak ini bisa naik jadi desil 10,” ucap dia.

2. Sekolah rakyat ingin putus rantai kemiskinan

Wamensos, Agus Jabo Priyono dan Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), M Qodari tinjau sekolah rakyat di Bekasi. (Dokumen Kementerian Sosial)

Qodari menegaskan, program ini ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi dari generasi ke generasi. Ia menyadari, sebagian besar orangtua calon siswa hanya memiliki pendidikan dasar yang membatasi peluang ekonomi keluarga mereka.

Ia juga menyampaikan, ada rencana jangka panjang untuk memperluas kesempatan belajar anak-anak ini. Termasuk membuka akses beasiswa hingga ke perguruan tinggi, bahkan ke luar negeri, melalui kerja sama dengan universitas dan LPDP.

“Kita harapkan anak-anak ini tidak akan mengalami atau mengulangi situasi yang sama. Kalau anaknya lulus SMP, lanjut SMA, bahkan lebih jauh, saat diskusi dengan Pak Sekjen Kemensos ada pertimbangan untuk kita siapkan kerja sama dengan universitas dan beasiswa LPDP. Jadi, anak-anak ini, yang tadinya ibaratnya gelap, sekarang bisa punya harapan untuk sekolah sampai ke luar negeri,” kata dia.

3. Sekolah rakyat merupakan program kolaborasi lintas kementerian

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari (dok. Istimewa)

Qodari mengatakan, sekolah rakyat adalah program kolaboratif lintas kementerian. Tak hanya Kementerian Sosial, tetapi juga melibatkan Kementerian PUPR, Kemenag, Kemendikdasmen, serta KSP yang mendukung dari sisi kebijakan.

“Ini adalah salah satu program kebijakan publik paling revolusioner. Dalam satu jentikan kebijakan, kita ubah nasib seseorang dan program ini dikerjakan secara kolaboratif oleh banyak kementerian dan lembaga, termasuk KSP, Kemensos, Kementerian PU, Kemendikdasmen, dan Kemenag,” ujar Qodari.

Qodari menekankan pentingnya memastikan bantuan ini tepat sasaran. Anak-anak yang dipilih untuk ikut program sekolah rakyat akan melalui proses seleksi dan verifikasi ketat oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kemensos.

“Program ini beyond numbers, beyond work. Ada 10 ribu anak dalam gelombang pertama yang nasibnya akan berubah. Ini bukan hanya soal angka, ini soal harapan dan keadilan sosial dan setiap orang yang terlibat di dalamnya, ikut serta dalam kerja besar menghapus tradisi kemiskinan,” ucap dia.