Jakarta, IDN Times — Komisi II DPR RI melakukan rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri. Dalam rapat tersebut, KPU dan Bawaslu mengungkap masih ada kekurangan anggaran di 2023.
Bagi KPU, anggaran yang diajukan pada tahun ini menggunakan skema sesuai dengan proses Pemilu proporsional terbuka. Bawaslu di lain pihak mengungkap kekurangan anggaran ini bisa berdampak pada proses pengawasan pemilu.
Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, anggaran yang disetujui pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu yakni Rp76,6 triliun. Namun sejak angka itu disepakati, anggaran yang diajukan KPU setiap tahunnya tak pernah cair sesuai dengan usulan KPU.
Hasyim menjelaskan, pada 2022, KPU mengajukan anggaran senilai Rp8,6 triliun untuk proses persiapan pendaftaran peserta pemilu. Namun dari usulan itu, anggaran yang dicairkan pemerintah hanya Rp3,6 triliun.
“Untuk 2023 anggaran yang diajukan sebesar Rp23,8 triliun, yang disetujui dalam DIPA adalah Rp15,9 triliun,” ujar Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Dia juga menegaskan, bahwa usulan anggaran KPU 2023 dibuat menggunakan skema Pemilu sistem proporsional terbuka.
“Anggaran untuk 2023 dan selanjutnya dirancang dan disusun tetap dengan cara pandang sebagaimana berlaku dalam UU Pemilu yaitu sistem proprosional terbuka,” ucapnya.
Hasyim menjelaskan, saat ini pihaknya tengah dalam proses rekrutmen dan seleksi panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
Sampai dengan data terakhir pada 4 Januari 2023 di 514 kabupaten kota telah dilakukan pelantikan terhadap 36.385 orang anggota PPK.
“Saat ini sedang diproses pembentukan sekretariat PPK yang dibutuhkan yang diperlukan 21.831 orang,” kata Hasyim.
Sementara anggota PPS saat ini sedang dalam proses seleksi tertulis untuk pembentukan adhoc.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku masih kekurangan anggaran untuk membangun kantor dan proses pengawasan pelaksanaan Pemilu di DOB Papua.
Dia menjelaskan saat ini Bawaslu mengusulkan anggaran khusus untuk provinsi DOB Papua senilai Rp143 miliar. Anggaran itu termasuk untuk tahapan pengawasan pemilihan gubernur di empat provinsi baru Papua.
“Anggaran pengawasan tahapan pemilihan gubernur di DOB saat ini sedang dalam tahap dilakukan penyusunan dengan Bawaslu daerah Papua dan Papua Barat,” kata Rahmat.
Selain itu, Bawaslu juga masih kekurangan dana untuk membentuk Bawaslu di wilayah DOB yakni sekitar Rp5,6 miliar.
“Kekurangan di tahun anggaran 2023 Rp 6,69 triliun,” ujarnya.