Rakyat Takut Bicara Politik, Kebebasan Berpendapat Kian Terjepit?

Saiful Mujani mengungkapkan, SMRC telah memakai pertanyaan serupa dalam survei mereka sejak 2004. Pada April 2004, tingkat masyarakat yang merasa takut bicara politik tercatat hanya sebesar 24 persen.

Angka ketakutan tersebut sempat turun menjadi 14 persen pada Juli 2004. Namun, persentase masyarakat yang takut berbicara politik melonjak hingga 43 persen pada Mei 2019.

"Ketika Prabowo dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2024 sampai sekarang, mayoritas masyarakat warga menilai umumnya masyarakat takut bicara politik," kata Saiful Mujani.

Saiful Mujani juga menyampaikan hasil survei SMRC dan LSI lain yang menunjukkan adanya pandangan publik terhadap pemerintahan Prabowo, yang dianggap kerap mengesampingkan konstitusi. Dalam survei Maret 2026, sebanyak 51 persen warga menyebut pemerintah selalu atau sering mengabaikan konstitusi dan aturan perundang-undangan.

Di sisi lain, hanya 38 persen responden yang menilai pemerintah jarang atau tidak pernah mengabaikan konstitusi maupun peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, Saiful Mujani mengungkapkan, meningkatnya rasa takut masyarakat terhadap potensi penangkapan semena-mena oleh aparat. Pada survei Maret 2026, sebanyak 58 persen warga mengaku merasa selalu atau sering takut terhadap tindakan tersebut.

"Pada Februari 2024, warga yang merasa umumnya masyarakat takut penangkapan semena-mena masih hanya 36 persen. Pada Oktober 2024, ketika Prabowo mulai menjadi Presiden, angkanya melonjak menjadi 51 persen dan 58 persen pada Maret 2026,” kata dia.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo, turut menyoroti meningkatnya ketakutan masyarakat untuk berbicara politik. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pertanda adanya penurunan kualitas kebebasan berpendapat di ruang publik.

"Saya pikir pola masyarakat takut bicara politik ini menjadi tren yang mengalami peningkatan. Sebelumnya 43 persen di 2019, kini 53 persen di 2026," ujar Wasis saat dihubungi IDN Times, Jumat, 28 Mei 2026.

"Tentunya, peningkatan itu menunjukkan adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang mengalami kemunduran signifikan, apalagi ancaman tidak hanya sekadar di sosial media, namun juga aksi represif melibatkan kontak fisik di ruang publik," sambungnya.

Wasisto mengungkap sejumlah faktor yang membuat masyarakat semakin enggan berbicara politik sekarang ini. Salah satu penyebab utamanya ialah respons pemerintah yang dinilai semakin keras terhadap kritik.

"Faktornya beragam, namun akarnya yang terlihat adalah mengkritik kini bisa dianggap sebagai tindakan subversif--segala hal yang berkaitan dengan tindakan untuk menggulingkan atau melemahkan kekuasaan pemerintah yang sah dan sistem yang sudah mapan, apalagi bila bersinggungan dengan kepentingan pemerintah yang berkuasa sekarang," ucap dia.

Amnesty Internasional Indonesia melalui Catatan Akhir 2025 juga menyebut negara menunjukkan sikap anti-kritik atas berbagai gelombang protes terkait revisi UU TNI, hak buruh, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan tunjangan DPR sejak Maret, Mei, dan hingga Agustus 2025.

Alih-alih dialog dan menyelesaikan masalah rakyat seperti PHK massal, Amnesty melihat, efek kebijakan efisiensi dan melesunya ekonomi, negara justru meremehkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan dan akibatnya aparat pun represif.

Dalam catatan Amnesty, kebijakan paling bermasalah pada 2025 ialah kenaikan pajak awal tahun, pengesahan UU TNI akhir kuartal pertama hingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat memasuki kuartal akhir tahun. Banyak pasal berpotensi menjustifikasi pelanggaran hak-hak warga dan membuka celah penyalahgunaan kewenangan penegak hukum dalam KUHAP yang baru.

“Watak otoriter pemerintah dan DPR terlihat dalam proses penyusunan kebijakan yang tanpa hikmah musyawarah seperti RUU TNI dan RKUHAP ini. Yang lebih mengerikan ke depan adalah implementasi dari KUHAP baru ini yang mengancam hak asasi manusia,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Jakarta, 29 Desember 2025.

Jika tidak dikoreksi, kata Usman, bukan mustahil ke depan semakin marak penangkapan yang semena-mena dan upaya paksa lainnya. “Tahun ini saja (2025), 5.538 orang ditangkap semena-mena, disiksa dan terkena gas air mata hanya karena berdemonstrasi."

Bahkan, Amnesty mengidentifikasi penggunaan granat gas air mata yang mengandung bahan peledak dan dapat mengakibatkan cacat permanen saat demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Bukannya melakukan koreksi, Kapolri malah menerbitkan Perkapolri 4/2025 yang melonggarkan aturan penggunaan senjata api.

Alih-alih membentuk Tim Pencari Fakta dan melepaskan warga yang ditangkap, negara memproduksi stigma ‘anarkis,’ ‘penghasut’ dan ‘teroris’ ke para demonstran, mengadili Delpedro, Muzaffar, Syahdan Husein, Khariq Anhar.

“Ini taktik klasik meredam kritik. Mereka yang bersuara kritis dipenjarakan dan disalahkan atas kerusuhan akhir Agustus. Sementara negara gagal mengusut siapa sesungguhnya pelaku kerusuhan tersebut,” kata Usman.

Represi ini, kata Usman, berlanjut secara sistematis terhadap aktivis dan pembela HAM. Amnesty mencatat 283 pembela HAM mengalami serangan karena kerja-kerja mereka selama 2025, di antaranya kriminalisasi, penangkapan, pelaporan ke polisi dan percobaan pembunuhan. Mayoritas pembela HAM yang mengalami serangan adalah jurnalis dan masyarakat adat, masing-masing 106 dan 74 orang.

Kasus-kasus yang terjadi menjelang penghujung 2025 menunjukkan pola yang sama: serangan terhadap 33 orang masyarakat adat Sihaporas, Simalungun yang melukai 18 perempuan, 15 laki-laki, dan anak penyandang disabilitas, (22 September 2025), lalu penangkapan dua aktivis Walhi dan Kamisan, Adetya Pramandira dan Fathul Munif (27 November 2025), hingga penangkapan Ketua Adat Dusun Lelayang Tarsisius Fendy Sesupi usai mengritik deforestasi dan kegiatan korporasi di Kalimantan Barat, (9 Desember 2025).

Pejabat dan aparat juga melarang bedah buku Reset Indonesia di Desa Gunungsari, Madiun, Jawa Timur, Sabtu (20 Desember 2025). Mobil mereka juga diteror pada pukul 03.05 WIB dini hari (21 Desember 2025).

“Mereka yang lantang membela lingkungan dan tanah ulayat dibungkam lewat intimidasi dan kriminalisasi. Ini adalah upaya sistematis untuk menutupi kegagalan negara dalam mengelola kekayaan alam berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya,” kata Usman.

Kebijakan malapetaka lainnya adalah pengangkatan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional dan penulisan ulang sejarah nasional. Kebijakan ini, menurut Usman, menegasikan fakta pelanggaran HAM masa lalu, khususnya sejak Tragedi 1965, Petrus 1980-an, Priok 1984, Lampung 1989, hingga Tragedi Trisakti-Semanggi 1998-1999.

Tahun 2025 juga menjadi tahun perluasan peran militer di luar pertahanan. Revisi UU TNI memperluas peran militer mengurus pertanian, proyek strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penugasan perwira aktif di jabatan sipil. Kabar baik putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 13 November yang membatasi “penugasan” anggota Polri di luar kepolisian berujung dengan terbitnya Perpol 10/2025.

“Penyimpangan peran, fungsi, dan wewenang dua alat negara itu berpotensi mengembalikan mereka sebagai alat represi seperti yang terlihat di sepanjang 2025,” kata Usman.

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman membantah hasil survei SMRC yang menyebut mayoritas masyarakat semakin takut berbicara politik di era Presiden Prabowo Subianto. Dudung menilai tidak ada tekanan maupun intimidasi dari pemerintah terhadap masyarakat.

"Saya rasa tidak ada tuh intimidasi, tidak ada hal-hal yang membuat tekanan atau memberikan statement mengoreksi pemerintah kemudian ada ancaman," ujar Dudung di kantor KSP, Jakarta, menjawab pertanyaan IDN Times, Rabu, 13 Mei 2026.

"Saya rasa tidak ada, janganlah dibuat-buat seperti itu. Menurut saya gak ada ancaman-mengancam seperti itu. Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi, kalau ada intimidasi berarti juga mengklaim bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi," sambungnya.

Dudung juga mengklaim, Presiden Prabowo merupakan sosok yang terbuka menerima kritik dan masukan. Menurut dia, Prabowo juga mendorong masyarakat untuk berani menyampaikan pendapat.

"Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan, 'kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain'. Beliau mau, saya menyampaikan saran masukan, beliau mau kok. Ya jangan kemudian dipelintir seakan-akan tidak mau menerima masukan," kata dia.

Meski begitu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) mengakui pemerintahan saat ini memang masih memiliki kekurangan. Dia pun mengajak seluruh pihak bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik.

"Kita harus punya hati nurani yang sama-sama ingin membangun bangsa ini," ucap Dudung.