Pesan SBY ke TNI: Tetap Netral, Jangan Masuk Politik Praktis
- SBY menegaskan TNI harus tetap netral dan tidak terlibat politik praktis, menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi demi menjaga keadilan dalam pemilu.
- Dalam pidatonya, SBY mengenang operasi pembebasan WNI dari perompak Somalia tahun 2011 yang melibatkan Satgas Merah Putih dan menjadi ujian besar kepemimpinannya.
- SBY menekankan bahwa misi militer tersebut dijalankan dengan mematuhi hukum internasional melalui koordinasi diplomatik dengan DPR, Menlu Somalia, dan PBB.
Jakarta, IDN Times - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpesan agar TNI tidak keluar dari jalurnya untuk terlibat aktif dalam politik praktis. Ia berpesan, TNI hari ini tetap netral selama pemilu dan menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi.
Hal ini disampaikan SBY saat menjadi keynote speaker dalam acara Supermentor yang diinisiasi oleh Foreign Policy Community of Indonesia di The ST Regist Jakarta, Selasa (14/4/2026). Mulanya, SBY menyampaikan rasa bangganya terhadap TNI yang pada era kepemimpinannya berhasil mengamankan kapal Indonesia yang dirampok di Somalia.
"Sebagai mantan pelaku reformasi ABRI, tetaplah pada tugas pokok sesuai dengan konstitusi. Jangan masuk dalam politik praktis. Tetaplah netral dalam pemilihan demokrasi. Netral dalam pemilu. Supaya menjadi adil," kata SBY dalam pidatonya disambut riuh tepuk tangan oleh peserta yang berasal dari kalangan milenial dan Gen Z itu.
1. SBY sebut rakyat Indonesia ingin TNI patuh aturan
Sebagai instrumen negara, SBY mengingatkan bahwa TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) adalah milik rakyat. Menurut dia, masyarakat akan bangga terhadap TNI bila institusi tersebut patuh pada demokrasi dan berdiri sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kita akan bangga kalau TNI-nya hebat, jago, tapi juga patuh pada demokrasi dan the rule of law," kata Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat itu.
2. Kisah SBY selamatkan WNI dari perampok Somalia
Dalam acara itu, SBY berbagi kisah bagaimana kepemimpinannya diuji dengan berbagai krisis. Memasuki periode kepemimpinannya, tepatnya pada tahun 2011, SBY dihadapkan kembali dengan masalah serius saat kapal berbendera Indonesia disandera di perairan Somalia.
SBY memberikan restu bagi TNI kala itu untuk menggelar operasi perang dalam rangka membebaskan WNI yang menjadi sandra di perairan Somalia. Saat itu, SBY membentuk Satgas Merah Putih yang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI (Mar) M. Alfan Baharudin.
SBY mengaku harus mengambil risiko besar demi menyelamatkan WNI yang terjebak dalam sandera tersebut. Adapun, operasi militer itu memakan waktu hampir sebulan mengingat jarak Indonesia ke perairan Somalia yang sangat jauh.
"Saya mengambil risiko. Itu bisa gagal. Kalau gagal, karier politik saya finish. Tapi saya mengkalkulasikan, ini kedaulatan kita, kita jaga. Harus kita selamatkan. Warga negara kita, kita selamatkan, kapal kita. Dan itu selama sekian bulan karena jauh sekali, dari Indonesia ke Somalia. Lebih jauh dibandingkan London ke Falkland atau Malvinas. Tapi kita bisa," kata dia.
3. RI mematuhi hukum internasional saat jalankan misi militer
Untuk menjalankan operasi tersebut, SBY menempuh jalan diplomasi baik di dalam maupun di luar negeri. Ia mengatakan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat itu meminta restu Komisi I DPR RI untuk menjalankan operasi tersebut.
Sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI melakuan pertemuan empat mata dengan Menlu Somalia di Dubai untuk membebaskan sandera Kapal MV Sinar Kudus. Indonesia juga meminta izin perluasan operasi hingga ke wilayah darat untuk mengatasi langkah terburuk saat para perampok Somalia tersebut membawa para sandera hingga ke wilayah daratan negara itu.
Indonesia juga meminta izin PBB apakah operasi misi militer yang dilakukan ini tidak menabrak hukum internasional. SBY menjelaskan, semua proses hukum dalam misi ini dijalankan dengan baik hingga sukses.
"Ini ada pelajaran besar. Indonesia bukan great power. Apalagi superpower. Tapi kita bisa menjadi contoh. Menjadi model, bahwa dalam mengatasi penyanderaan tadi, kita mematuhi hukum internasional," kata dia.
