Ramai soal Pemerintah Sewa Influencer, Istana Buka Suara
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Fadjroel Rachman, mengatakan bahwa para aktor digital atau influencer menjadi kunci penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Sebab, perkembangan masyarakat di dunia digital saat ini semakin meningkat.
"Para aktor digital sebagai key opinion leaders merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2020).
1. Influencer dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi pemerintah ke masyarakat
Menurut Fadjroel, dalam konteks pemerintah memang selalu dibutuhkan jembatan komunikasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, influencer menjadi kunci penting sebagai jembatan komunikasi tersebut.
"Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga," jelasnya.
2. Para influencer akan terus berkembang untuk membangun jaringan informasi
Fajdroel lalu menyebut bahwa aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting untuk membangun jaringan komunikasi publik. Utamanya di pemerintahan sendiri.
"Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik," jelasnya.
3. Jokowi ingin masyarakat melakukan transformasi digital
Presiden Jokowi, kata Fadjroel, juga telah meminta agar masyarakat Indonesia melakukan transformasi digital. Hal itu penting sebagai persyaratan transformasi ke depannya.
"Oleh karenanya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital. Termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi," ucapnya.
"Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," lanjut Fadjroel.
