Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku tak mau ikut terlibat dalam proses mendorong DPR RI menggunakan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Saat diminta tanggapan, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menampik Mahfud tak mau terlibat.
"Gak, saya kira Anda (jurnalis yang bertanya) salah," ujar Ganjar di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Sebelumnya, Mahfud mengaku tak ingin berkomentar banyak mengenai wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sebab, menurut Mahfud, hak angket merupakan kewenangan partai politik yang ada di parlemen, meskipun capres Ganjar Pranowo yang mendorong parpol di parlemen menggulirkan hak angket tersebut.
"Saya gak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya. Itu urusan parpol. Apakah parpol sekadar menggretak atau gak, saya ndak tahu, dan tidak ingin tahu juga. Saya gak ikut-ikutan di urusan partai," ujar Mahfud ketika menjawab pertanyaan IDN Times di kediamannya, Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menambahkan, tidak ada keharusan parpol pengusung untuk berkoordinasi dengan capres-cawapres soal hak angket.
"Paslon itu kan fokus dan urusannya di Pilpres. Kalau politiknya itu kan diurus partai. Partai itu ya di DPR. Saya tidak akan berkomentarlah soal hak angket dan hak interpelasi. Itu urusannya partai-partai, mau apa ndak (mewujudkan hak angket). Kalau ndak mau juga (mewujudkan hak angket), saya tidak punya kepentingan untuk berbicara soal itu," tutur Mahfud.
Fokus paslon, kata Mahfud, hanya mengantarkan hingga ke tahap pengumuman resmi dan sah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemenang Pilpres 2024.
Ketika IDN Times menanyakan apakah Mahfud nantinya bersedia menerima tawaran bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak ingin berandai-andai. Menurut dia, hingga kini belum ada pengumuman resmi hasil pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga apapun masih bisa terjadi.
"Jangan berandai-andai (soal posisi saya di dalam atau di luar pemerintahan), ini belum selesai penghitungan kok. Kita tidak mau berandai-andai yang terlalu jauh. Yang penting kita semua berperan untuk memperbaiki negara ini," katanya.