Respons Prabowo soal Jokowi Minta BPK Dukung Pemerintahan Berikutnya
- Prabowo yakin bisa mengelola keuangan negara dengan transparan dan meminta dukungan BPK.
- Jokowi meminta semua pihak mendukung transisi pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
- Jokowi yakin pemerintahan Prabowo dapat menggunakan uang rakyat secara transparan dan akuntabel.
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mendukung pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Merespons hal itu, Prabowo menjamin bisa mengelola keuangan negara dengan transparan.
"Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi kita tidak menginginkan ada kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan, tiap rupiah harus kita amankan, kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).
1. Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi Widodo meminta semua pihak mendukung transisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan, jabatannya sebagai Presiden RI akan berakhir pada 20 Oktober 2024.
Dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat pada 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II periode 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Presiden Jokowi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
"Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara kita Indonesia," ucap Jokowi, Senin (8/7/2024).
2. Jokowi yakin pemerintahan Prabowo bisa menggunakan uang rakyat secara transparan
Dalam kesempatan itu, Jokowi yakin pemerintahan Prabowo bisa menggunakan uang rakyat secara transparan. Sehingga, uang yang didapat dari pajak rakyat dapat digunakan dengan baik.
"Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK," kata dia.
3. Jokowi sebut WTP bukan suatu prestasi
Dalam acara tersebut, BPK memberikan predikat WTP buat LKPP 2023. Jokowi mengatakan, predikat WTP itu bukanlah suatu prestasi.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara," ucap Jokowi.
Jokowi menyampaikan aparatur negara, harus memberikan laporan yang baik saat pemeriksaan keuangan.
"Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," ujar Jokowi.
