Zahid turut menyinggung Tim Penanganan Khusus Evakuasi dan Bencana Malaysia (SMART) telah diakui sebagai tim penangananan bencana kedua terbaik di Asia setelah Jepang.
RI Bantah Menolak Bantuan Karhutla dari Malaysia
4 min read
Intinya Sih
- Kemenko Polkam membantah Indonesia menolak bantuan karhutla Malaysia; tawaran pesawat, helikopter, dan personel masih dibahas melalui Kementerian Luar Negeri serta instansi terkait.
- Malaysia menyatakan masih menunggu respons Indonesia atas tawaran bantuan yang diajukan sejak September 2026, sementara asap karhutla dilaporkan telah melintasi perbatasan.
- BNPB mencatat 663,61 hektare lahan gambut masih terbakar di enam provinsi prioritas; angka prediktif ini belum mencakup data karhutla nasional secara keseluruhan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membantah pemerintah telah menolak tawaran bantuan dari Malaysia untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Tawaran bantuan itu, kata Kemenko Polkam, masih dibahas dengan Kementerian Luar Negeri.
Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana mengatakan pihaknya mengapresiasi bantuan yang ditawarkan oleh Negeri Jiran. Bantuan yang ditawarkan lewat Presiden Prabowo Subianto yakni berupa satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter dan 52 personel.
"Pemerintah menghargai betul tawaran bantuan dari Pemerintah Malaysia sebagai bentuk solidaritas. Kami mengapresiasi. Itu yang disampaikan oleh Bapak Menko Polkam ketika bersama kami," ungkap Honi ketika memberikan keterangan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Rabu (14/10/2026).
Ia menambahkan tawaran bantuan itu sedang dikomunikasikan lewat Kementerian Luar Negeri. Sementara, operasional akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Atau bantuan pesawat atau personelnya itu militer, maka akan berkomunikasi lewat Kementerian Pertahanan. Mirip seperti kemarin kita mendapatkan bantuan dari Jepang," tutur jenderal bintang satu itu.
Ia pun menggaris bawahi pemerintah tidak pernah menyatakan menolak bantuan dari Malaysia untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan. Sebab, bantuan itu juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sendiri.
"Tak ada kata kita menolak bantuan karena ini demi kepentingan masyarakat kita juga. Itu semua masih berproses. Tentunya banyak hal yang dikomunikasikan di situ, terkait kebutuhan operasional, bagaimana deployment termasuk dukungan logistik," imbuhnya.
1. Jepang sejak awal menetapkan misi pemadaman karhutla di Kalimantan hanya dua minggu
Helikopter Chinook milik militer Jepang yang berada di Kapal JS Kunisaki saat bersandar di Pelabuhan Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat. (Dokumentasi Kementerian Pertahanan) Di forum itu, Honi turut mengklarifikasi isu yang berkembang di media sosial terkait bantuan pemadaman karhutla dari Jepang yang dituding diakhiri sepihak oleh pemerintah. Ia menepis isu tersebut.
Honi sudah menanyakan kepada Kementerian Pertahanan dan sejak awal personel militer Negeri Sakura hanya melaksanakan misi di Kalimantan selama dua minggu.
"Setelah dua minggu mereka harus kembali (ke Jepang). Jadi, tidak ada istilah memaksa mereka untuk mengakhiri bantuan kepada kita," tutur dia.
2. Malaysia masih menanti respons soal tawaran bantuan pemadaman karhutla dari Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi. (Dok. Sekretariat Presiden) Sementara, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pihaknya masih menunggu lampu hijau dari Prabowo agar bantuan dari Negeri Jiran soal pemadaman karhutla dapat masuk. Tawaran bantuan pemadaman karhutla itu, kata Ahmad, sudah disampaikan dalam kunjungannya ke Hambalang pada September 2026 lalu.
"Badan Penanganan Bencana Nasional dan Kementerian Luar Negeri kami juga sudah menulis surat kepada mitra kami, tapi hingga saat ini belum ada jawaban," ungkap Ahmad seperti dikutip dari laman Free Malaysia Today pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Lantaran penanganan karhutla yang berlarut-larut, asapnya kini juga sudah menyeberang ke Malaysia dan Singapura. Ahmad pun menduga belum adanya respons positif dari Indonesia lantaran mereka belum membutuhkan bantuan dari negara tetangga.
"Kami memandangnya secara positif saja bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Tetap, kami tetap optimistis dan mengharapkan yang terbaik," katanya.
3. Data luas lahan yang terbakar 663 hektare hanya terjadi di enam provinsi
Data BNPB yang menggambarkan area hutan dan lahan yang masih terbakar di enam provinsi prioritas. (Dokumentasi BNPB) Sementara, data yang sempat disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto hanya mencakup enam provinsi prioritas. Dalam rapat pada Senin lalu, Suharyanto menyampaikan sisa area yang masih terbakar mencapai 663,61 hektare. Data karhutla itu mencakup wilayah Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau dan Kalimantan Barat.
Sedangkan, data karhutla secara keseluruhan di seluruh wilayah Indonesia belum ada. Kementerian Kehutanan mengeklaim hingga saat ini data yang mencakup karhutla di seluruh Indonesia masih dalam proses penghitungan.
"Jadi per hari kemarin, hari ini kami laporkan bahwa ada 663 hektare lahan gambut yang saat ini terbakar," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Berton Panjaitan saat memberikan keterangan hari ini.
Berton menjelaskan, data itu bersumber dari SiPongi dan laporan petugas di lapangan.
”Memang luas lahan yang kami peroleh adalah tentu ini dari SiPongi, kemudian dari SiPongi ini kami tambahkan dengan luas pengukuran di lapangan. Jadi, SiPongi tambah luas lapangan," kata dia.
Laporan itu disampaikan secara berjenjang dari level kabupaten dan kota, provinsi, hingga pusat. Ia juga mengakui data tersebut bersifat prediktif dan bukan angka pasti. Sebab, tidak mungkin mengukur luasan lahan saat api sedang membara dan membakar titik tertentu. Fokus petugas adalah pemadaman api agar karhutla tidak semakin meluas.
