RI Gandeng Tony Blair Institute, Tingkatkan Layanan Publik Pakai AI

22 Apr 2025, 23:55 WIB

Tino Satrio

Menko PMK, Pratikno (kanan) terima audiensi Tony Blair (kiri). (Dok. Kemenko PMK).

Intinya sih...

Pemerintah akan maksimalkan kecerdasan buatan (AI) untuk layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Menko PMK berkolaborasi dengan Tony Blair Institute (TBI) untuk transformasi digital, penguatan sumber daya manusia, dan pemanfaatan AI dalam pembangunan manusia.
Tony Blair mengapresiasi keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap kolaborasi internasional dalam pengembangan kebijakan berbasis data dan teknologi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana memaksimalkan kecerdasan buatan (AI), untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Layanan publik yang disasar mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Dengan AI, masyarakat diharapkan dapat terlayani lebih cepat.

"Kami percaya teknologi harus menjadi bagian dari solusi untuk tantangan-tantangan pembangunan manusia ke depan. AI bisa membuka jalan baru dalam layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan menjangkau lebih banyak orang. Tapi yang terpenting, harus ada keberpihakan agar teknologi ini benar-benar membawa keadilan sosial," kata Pratikno dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

1. Mau kolaborasi dengan Tony Blair Institute

Mantan PM Inggris Tony Blair (Dok Kemenko Perekonomian)

Terkait terobosan tersebut, Menko PMK mengintip peluang untuk berkolaborasi dengan Tony Blair Institute (TBI). Pratikno juga sudah membahas kans tersebut dengan Tony Blair saat bertemu di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit. Peluang kolaborasi strategis di bidang transformasi digital dan penguatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan AI dalam pembangunan manusia menjadi topik utamanya.

2. Tony Blair apresiasi pemerintah RI

Mantan PM Inggris, Tony Blair bersama dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (dok. Sekretariat Presiden)

Tony Blair mengapresiasi atas keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap kolaborasi internasional, dalam pengembangan kebijakan berbasis data dan teknologi. Saran Tony Blair, Kemenko PMK harus memantau perkembangan yang terjadi di lapangan.

"Kemenko PMK perlu terus mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan, karena Indonesia adalah negara yang sangat besar. Bagaimana kita mendapatkan data dan menganalisisnya adalah kunci utamanya. Apa yang dapat dilakukan oleh teknologi untuk membantu Kemenko PMK menentukan area mana yang harus lebih ditekankan, hal-hal yang harus menjadi prioritas, serta melihat apa saja yang berhasil dan tidak berhasil," ungkap Tony Blair.

3. Kenapa TBI?

Menko PMK Pratikno pimpin rapat tingkat menteri terkait penanganan bencana banjir Jabodetabek. (Dok. Kemenko PMK)

Dalam keterangan resminya, Kemenko PMK menyebut TBI sudah aktif bekerja sama dengan sejumlah negara untuk memperkuat kapasitas pemerintah, dalam mengelola dan mereformasi kebijakan publik berbasis data.

Dalam konteks Indonesia, TBI berharap dapat berkontribusi pada agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya melalui teknologi yang mendukung sektor kesehatan dan pendidikan.

Pada pertemuan tersebut, hadir pula Jalil Rasheed selaku Managing Director TBI untuk Asia Pasifik, Damian Hickey sebagai Regional Director Asia Tenggara, Shuhaela Haqim selaku Country Director Indonesia, serta Willy Limiady yang menjabat Senior Manager bidang Teknologi dan Digital.