Dituding Manipulasi MK, Nusron: Yang Pengalaman Abuse of Power Siapa?
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, angkat bicara terkait tudingan penyalahgunaan kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap usia minimal wakil presiden.
Keputusan MK membuat Gibran, putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo, bisa digaet untuk mendampingi Prabowo dalam ajang Pilpres 2024.
"Pak Prabowo-Gibran ini partai-partai pendukungnya partai-partai yang tidak cakap dan tidak terbiasa mempunyai pikiran bagaimana caranya untuk abuse of power. Pikiran saja tidak pernah apalagi pengalaman untuk melakukan," kata Nusron dalam konferensi pers di Kantor TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Nusron melanjutkan, hanya Golkar partai yang ada di barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memiliki pengalaman saat Orde Baru.
"Kecuali Golkar pernah pengalaman zaman Orde Baru partai kami, tapi itu pun tokoh-tokohnya sudah banyak yang wafat, ya kan?" katanya.
1. Nusron sindir pihak lain yang punya pengalaman berkuasa
Nusron Wahid ditunjuk jadi perwakilan Golkar dalam tim kampanye nasional Prabowo Subianto. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko) Nusron lantas menyindir pihak lain yang disebutnya memiliki pengalaman dan kuasa untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Kendati begitu, Anggota DPR Komisi VI tersebut tidak menyebutkan secara gamblang siapa pihak yang dimaksud.
"Nah karena itu kita lihat justru sebaliknya, yang punya pengalaman untuk melakukan abuse of power itu siapa? Kami gak mau sebut," ujar Nusron.
2. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi di Jawa Tengah
Ketua Dewan Pengarah Relawan Jagat Prabowo, Nusron Wahid (IDN Times / Amir Faisol) Politikus Golkar tersebut menyebutkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Jawa Tengah.
Nusron mengaku dapat informasi soal ASN di Jawa Tengah yang mengeluh lantaran diminta kepala daerah untuk mendukung pasang calon (paslon) presiden dan wakil presiden tertentu.
"Ada kabar dari Jawa Tengah, baca saja di media online, saya barusan dapet link. Ada salah satu relawan kami yang melaporkan bahwa banyak dikeluhkan oleh ASN-ASN ya kan, maupun kepala dinas, kepala dinas, dipanggil oleh pj bupati, bupati di daerah Jawa Tengah yang diminta Untuk membantu dan memenangkan pasangan tertentu," tutur Nusron.
3. Megawati sebut manipulasi hukum terjadi di MK
Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri (IDN Times/Aryodamar) Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, peristiwa yang terjadi di MK belakangan ini menunjukkan adanya manipulasi hukum.
"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi," ucap Megawati dalam pidatonya, dikutip dari YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).
Meski begitu, dia tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud sebagai manipulasi hukum tersebut. Megawati hanya mengatakan, manipulasi tersebut terjadi lantaran adanya praktik kekuasaan yang mengabaikan kebenaran.
"Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," katanya.
