Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Pemerintah Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan terhadap Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Bahkan, menurut Moeldoko tidak perlu ada rekonsiliasi antara pemerintah dengan Rizieq, karena memang tidak pernah ada masalah.
Moeldoko tak setuju dengan pernyataan beberapa pihak yang menyebut pemerintah harus rekonsiliasi dengan Rizieq. Menurutnya, selama ini memang tak pernah ada permasalahan apa-apa dengan pihak Rizieq.
"Apanya yang direkonsiliasikan, wong gak ada apa-apa kok direkonsiliasi. Gak ada masalah," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).
Menurutnya, tak ada juga pencekalan yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada Rizieq. Bahkan, pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD juga sudah menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan tersebut.
"Kan itu dirjen sudah menjelaskan, Dirjen Imigrasi. Menko Polhukam juga sudah jelasin. Apa lagi?" kata Moeldoko.
Moeldoko menuturkan pemerintah tak pernah menghalangi kepulangan Rizieq. Di sisi lain, Moeldoko mengatakan hingga saat ini pihaknya pun belum menerima aduan dari Rizieq terkait pencekalannya itu.
"Setahu saya belum (ada aduan atau dari Rizieq)," ucapnya.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga ikut menanggapi tentang larangan Rizieq keluar dari Arab Saudi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, menjelaskan bahwa larangan bukan karena pencekalan pemerintah Indonesia.
"Itu yang dikirim ke saya itu bukan surat pencekalan. Bukan alasan pencekalan. Tapi surat dari imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq nomor paspor sekian dilarang keluar Arab Saudi, karena alasan keamanan. Itu aja," kata Mahfud di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).