Rocky Gerung Hingga Syahganda Nainggolan Diminta Segera Lapor LHKPN

Budi menjelaskan kewajiban penyampaian LHKPN tidak hanya secara periodik selama seseorang menjabat, tetapi juga pada saat pengangkatan pertama sebagai penyelenggara negara, pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan, maupun ketika berakhirnya masa jabatan atau memasuki masa purnabakti. Para pejabat punya waktu dua bulan untuk melaporkan kekayaannya kepada KPK.

"Berdasarkan ketentuan terbaru, untuk kondisi tersebut LHKPN wajib disampaikan paling lambat dua bulan sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan. KPK memandang kepatuhan dalam menyampaikan LHKPN sebagai bagian dari komitmen integritas seorang pejabat publik. Semakin terbuka seorang penyelenggara negara mengenai harta kekayaannya, semakin kuat pula ruang bagi publik untuk ikut mengawasi dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan secara transparan dan akuntabel," ujar Budi.

Budi mengatakan, LHKPN memiliki fungsi pencegahan sekaligus pengawasan. Sebab, data kekayaan yang disampaikan pejabat bisa menjadi salah satu instrumen untuk melihat kewajaran perubahan harta kekayaan selama seseorang menjalankan amanah sebagai pejabat publik.

"Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya kepatuhan untuk melaporkan, tetapi juga memastikan laporan disampaikan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," ujar Budi.

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat pada Kamis (1/10/2026) dan Jumat (2/10/2026). Berikut daftarnya:

1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi

2. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

4. Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri

5. M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian

6. Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

7. Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan

8. Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan

9. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian

10. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

11. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan

12. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional

13. Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

14. Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

15. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman

16. Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman

17. Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri

18. Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri

Jumat (2/10/2026):

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Pratikno: Ketua merangkap anggota

Hatta Rajasa: Wakil Ketua merangkap anggota

Muhammad Qodari: Sekretaris merangkap anggota

Sinta Nuriyah Wahid: Anggota

Muhammad Quraish Shihab: Anggota

Bambang Soesatyo: Anggota

Agum Gumelar: Anggota

Budi Gunawan: Anggota

Chairul Tanjung: Anggota

Salim Segaf Aljufri: Anggota

Anwar Iskandar: Anggota

Said Aqil Siradj: Anggota

Yahya Cholil Staquf: Anggota

Philip Kuncoro Wijaya: Anggota

Budi Tanuwibowo: Anggota

Ida Bagus Purwalaksana: Anggota

Soekarwo: Anggota

Jusuf Hamka: Anggota

Dato' Sri Tahir: Anggota

Yusuf Wanandi: Anggota

Margarito: Anggota

Rocky Gerung: Anggota

Mohamad Hatta: Anggota

Anwar Usman: Anggota

Mohammad Hatta: Anggota

Ignatius Jonan: Anggota

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom)

Syahganda Nainggolan: Kepala Bakom RI

Fadli Tri Hartono: Wakil Kepala Bakom RI