Santer Reshuffle Kabinet hingga Luhut Ogah Cabut Laporannya

23 Mar 2022, 10:04 WIB

istimewa

Jakarta, IDN Times - Rabu Pon dianggap hari sakral dalam pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Weton dalam tradisi Jawa itu dianggap sebagai petanda reshuffle kabinet dalam pemerintahan Jokowi. Benarkah?

Tak hanya soal reshuffle yang santer terdengar belakangan ini, pembaca IDN Times, Selasa kemarin 22 Maret 2022, juga menyoroti kasus laporan Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terhadap dua pegiat hak asasi manusia, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Sejumlah artikel menarik seperti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah obyek pajak juga jadi perhatian, termasuk perkembangan vaksin booster dan Formula E. Semua dirangkum dalam #IndonesiaHariIni.

Reshuffle kabinet di Rabu Pon?

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Wacana reshuffle atau perombakan menteri Kabinet Indonesia Maju di tahun kedua pemerintahan Jokowi kembali menguat beberapa pekan terakhir. Sebab, Jokowi cenderung melakukan terobosan atau perubahan pada hari-hari penanggalan Jawa di Rabu Pon.

Direkrut Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo, memprediksi dalam akhir masa jabatan Jokowi pada periode kedua ini, kemungkinan akan ada reshuffle kabinet minimal satu kali. Faktaknya seperti apa? Cek di sini.

Vaksin Sinopharm resmi jadi booster heterolog, cek efek sampingnya

Vaksin buatan Sinopharm yang akan digunakan dalam vaksinasi di Peru pada Februari 2021. (flickr.com/Ministerio de Defensa del Perú)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali merilis regimen booster heterolog untuk vaksin COVID-19 buatan Sinopharm. Vaksin tersebut sebelumnya diresmikan sebagai dosis booster homolog pada awal Februari 2022.

Penerbitan ini melengkapi enam jenis vaksin dosis ketiga atau booster, baik sebagai booster heterolog maupun homolog dengan berbagai regimen di Indonesia. Simak untuk rentang usia berapa vaksin ini akan diberikan di link berikut.

Luhut ogah cabut laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia

IDN Times/Margith Juita Damanik

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tak akan mencabut laporan pencemaran nama baik dengan terlapor dua pegiat hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, menegaskan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlangsung.

"Ya bagaimana kita cabut laporan, sudah diproses kok. Kita hormati proses hukum ini," kata Juniver. Apa lagi kata Juniver? Baca di sini.

KPK diminta periksa Anies Baswedan soal Formula E

Spesifikasi sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara. (dok. Jakpro)

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Permintaan tersebut disampaikan Pras, sapaan Prasetyo, usai memenuhi panggilan penyidik KPK terkait laporan dugaan korupsi penyelenggaran Formula E.

“Saya mengimbau KPK untuk transparan dan akuntabel untuk pemeriksaan Formula E ini,” kata Pras. Cek selanjutnya di sini.

Sri Mulyani sebut kenaikan tarif PPN tidak untuk sengsarakan rakyat

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (youtube.com/sekretariatpresiden)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen bulan depan bukan untuk menyengsarakan rakyat.

Kenaikan tarif PPN diterapkan pemerintah untuk membentuk rezim pajak yang adil dan kuat. Hal itu sejalan dengan penerapan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah resmi berlaku sejak tahun lalu. Selanjutnya baca di sini.