Berbeda dari Andika, Panglima Yudo Tak Merasa Ditekan di Pemilu 2019
Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono (Dokumentasi ANTARA FOTO)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku tidak mendapatkan tekanan apapun pada Pemilu 2019. Yudo mengenang, pada 2019 masih menjabat sebagai Panglima Armada Barat.
Pengakuan Yudo ini berbeda dari pernyataan yang disampaikan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa, yang mengakui pada Pemilu 2019, ia ditekan untuk membantu pemenangan kandidat tertentu.
"Kalau ada penekanan waktu 2019, saya waktu itu masih Panglima Armada Barat (Pangkoarmada I). Rasanya tidak ada tuh penekanan dari KSAL (Kepala Staf TNI Angkatan Laut)," ujar Yudo di Mabes TNI Cilangkap, Selasa (21/11/2023).
Ia menyebut pada Pemilu 2019 hanya menerima instruksi untuk tetap bersikap netral. "Waktu itu kami laksanakan perintahnya, hampir sama kayak ini, netral, netral dan netral," kata dia.
Yudo pun meragukan ada pihak tertentu yang berusaha menekannya. Karena itu, ia menekankan agar prajurit TNI tetap bersikap netral dalam Pemilu 2024.
"Masak saya menyampaikan (TNI) netral, ada yang nekan-nekan? Alhamdulillah sejauh ini gak ada. Mudah-mudahan gak ada," tutur dia.
1. Laksamana Yudo tak yakin presiden bakal memberikan instruksi yang melanggar hukum
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono ketika membuka pos pengaduan netralitas TNI. (Dokumentasi Puspen TNI)Sebelumnya, pernyataan senada pernah disampaikan Yudo ketika mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR terkait isu pengamanan Pemilu 2024. Hal itu bermula ketika Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, menanyakan komitmen Laksamana Yudo untuk berani menolak seandainya mendapatkan perintah yang dianggap melawan hukum dari presiden. Apalagi presiden merupakan Panglima tertinggi.
Pertanyaan itu muncul lantaran dalam Pemilu 2024 diikuti putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sebagian orang kemudian menilai Jokowi bakal susah bersikap netral, lantaran putranya sendiri ikut maju menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Ya, gak mungkinlah Pak Presiden memerintahkan yang melanggar hukum," ujar Yudo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 7 November 2023.
Menurut Yudo, justru menjadi sesuatu yang mengherankan bila presiden memerintahkan perintah melawan hukum kepada bawahannya. Menurutnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi.
"Kan gak mungkin. Masak presiden memerintahkan (agar) melanggar hukum, ya gak lah. Mana ada," katanya.
Baca Juga: KSAD Agus Jamin Prajurit TNI Netral di Setiap Tahapan Pemilu 2024
2. Komisi I DPR bentuk panja netralitas TNI, dipimpin Utut Adianto
Ketua Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid di DPR, Senayan pada Senin, 13 November 2023. (IDN Times/Santi Dewi)Editor’s picks
Sementara, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap TNI, maka dibentuk panitia kerja (panja) netralitas TNI. Meutya menyebut panja tersebut dibentuk pada 8 November 2023.
Panja dibentuk untuk mengawasi kinerja TNI menjelang Pemilu 2024. Sebab, muncul keraguan TNI bakal bersikap netral lantaran sebentar lagi akan dipimpin Jenderal TNI Agus Subiyanto. Agus diketahui memiliki kedekatan profesional dengan Jokowi.
Ia pernah menjabat sebagai Dandim di Surakarta pada 2009 hingga 2011. Ketika itu, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
"Sudah dibentuk (panja netralitas) melalui rapat internal pada 8 November. Kami juga sudah menetapkan ketuanya. Yang akan memimpin adalah Pak Utut (dari Fraksi PDI Perjuangan). Beliau berkenan memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga angota Komisi I DPR," ujar Meutya di Komisi I DPR, pada 13 November 2023.
Lebih lanjut, Meutya menyebut, Jenderal Agus pun sepakat dibentuknya panja pengawasan netralitas TNI. Namun, politisi perempuan dari Partai Golkar itu menggarisbawahi panja semacam ini tidak hanya berlaku bagi TNI.
"Hal semacam ini pun juga berlaku bagi semua mitra di Komisi I DPR. Tapi karena untuk TNI banyak media yang mengangkat isu ini, jadi kami buatkan khusus," tutur dia.
3. Jenderal Andika mengaku pernah ditekan pada Pemilu 2019 untuk dukung kandidat tertentu
Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa (dok. PDIP)Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andika Perkasa, meyakini tekanan terhadap prajurit TNI untuk mendukung calon tertentu pasti ada pada Pemilu 2024. Keyakinan itu dilandasi atas pengalaman pribadinya pada Pemilu 2019.
Andika pun bercerita, kala itu ia pernah mendapatkan tekanan untuk mendukung calon tertentu. Hanya saja, ia lebih memilih menerima tekanan tersebut.
"Lima tahun lalu, 2019, saya kan sebagai KSAD dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih. Saya memilih mau ditekan atau gak," ujar Andika pada 13 November 2023.
Namun, ia menggarisbawahi pada 2019, ia tidak memberikan perintah apapun untuk memenangkan salah satu capres. "Padahal, saat itu tekanannya cukup berat," kata dia.
Sayang, Andika tidak bersedia menjelaskan lebih detail, tekanan seperti apa yang ia pernah terima, dan siapa sosok yang harus didukungnya ketika itu.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Ini Visi-Misi Jenderal Agus bila Dilantik Jadi Panglima TNI
Topik:
Berita Terkini Lainnya
