Rekam Jejak Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (IDN Times/Santi Dewi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejak berdiri pada 2003 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) tercatat sudah lima kali menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Pada empat PHPU pilpres sebelumnya, lembaga penjaga konstitusi itu belum pernah mengabulkan gugatan yang disampaikan oleh para pemohon.
Merujuk ketentuan UUD 1945 pasal 24C ayat (1) dan (2), MK memiliki kewenangan di empat hal, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Bila di PHPU Pilpres sebelumnya, para pemohon fokus terkait selisih hasil suara, maka pokok permohonan pada sengketa pilpres 2024 berbeda. Kedua pemohon menggaris bawahi telah terjadi kecurangan pemilu pada proses pemilu yang digelar pada 14 Februari lalu.
Selain itu, sengketa pilpres bermula dari putusan problematik nomor 090 yang mengubah syarat formil capres dan cawapres. Perubahan syarat yang diputuskan oleh MK itu terjadi sebelum dilakukan pemungutan suara. Bahkan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berat hakim lantaran memutus perkara disebabkan adanya intervensi dari luar.
Maka, MKMK menjatuhkan sanksi bagi Anwar yaitu dilengserkan dari posisi ketua MK dan dilarang mengadili perkara yang menyangkut pilpres dan pileg 2024. Alhasil, jumlah hakim yang mengadili sengketa pemilu 2024 hanya delapan orang.
Berikut rekam jejak putusan MK sejak digelar pada 2004 lalu.
Baca Juga: Tim Prabowo-Gibran Ingatkan Pendukung Hormati Putusan MK
1. Tahun 2004
Paslon pemilu 2004, Wiranto-Salahuddin Wahid. (Dokumentasi Wikipedia)Pemohon:
Wiranto-Salahuddin Wahid
Isi pokok permohonan:
- Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil penghitungan suara pada putaran pertama yang ditetapkan oleh KPU pada 26 Juli 2004
- Memohon kepada MK bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk pasangan ini sebesar 31.721.448 suara. Masuk sebagai dua pasangan peraih suara terbanyak agar lolos ke putaran kedua
Isi putusan:
- Pasangan Wiranto-Salahuddin tidak berhasil membuktikan dalil tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pemohon kehilangan 5,4 juta suara
- Permohonan pemohon tidak beralasan dan kemudian harus ditolak
Baca Juga: Jubir AMIN Ragu Hakim MK Berani Buat Terobosan di Sidang Putusan
2. Tahun 2009
Paslon Jusuf Kalla-Wiranto di pemilu 2009. (Dokumentasi Facebook)Pemohon:
a. Megawati-Prabowo
Isi pokok permohonan:
- Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil keputusan KPU nomor 365/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara
- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan bahwa perolehan suara yang benar untuk masing-masing capres-cawapres yaitu Mega-Prabowo 32.548.105 suara (35,06 persen), SBY-Boediono 45.215.927 suara (48,70 persen) dan JK-Wiranto 15.081.814 suara (16,24 persen)
b. Jusuf Kalla-Wiranto
Isi pokok permohonan:
- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pilpres
- KPU telah lakukan penggelembungan suara dan dialokasikan untuk pasangan SBY-Boediono. Indikasinya ada pengurangan 69 ribu TPS
Isi putusan:
- Hakim konstitusi menolak permohonan seluruhnya usai mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti yang diajukan
- Hakim konstitusi menilai permohonan tidak memiliki nilai yuridis
- Penambahan perolehan suara paslon SBY-Boediono yang menjadi pihak terkait dalam PHPU ini tidak terbukti secara hukum
3. Tahun 2014
Paslon nomor urut satu di pemilu 2014, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Editor’s picks
Pemohon:
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
Isi pokok permohonan:
- Telah terjadi kecurangan di 52 ribu TPS di seluruh Indonesia yang melibatkan 21 juta suara
- Mengklaim mengantongi 67.139.153 suara. Sedangkan, Jokowi-JK hanya memperoleh 66.435.124 suara
Isi putusan:
- Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan
- Mahkamah Konstitusi melihat dalil terkait daftar pemilih khusus tambahan (DPKtb) yang dinilai dimanfaatkan KPU untuk memobilisasi massa pasangan
- Jokowi-JK di beberapa provinsi, tidak beralasan menurut hukum
Pelanggaran yang diklaim telah terjadi terstruktur, sistematis dan masif, tidak terbukti
4. Tahun 2019
Prabowo Subianto ketika berpasangan dengan Sandiaga Uno di pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Pemohon:
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Isi pokok permohonan:
- MK menetapkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang pilpres 2019
Telah terjadi kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) - Menetapkan hasil perolehan suara untuk paslon nomor urut dua 68.650.239 (52 persen), paslon nomor urut satu (Jokowi-Ma'ruf Amin) 63.573.169 suara (48 persen)
Isi putusan:
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Prabowo-Sandi untuk seluruhnya
5. Tahun 2024
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ketika menghadiri sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Maret 2024. (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)Pemohon:
1. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
2. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
Isi pokok permohonan:
a. Anies-Muhaimin
- Meminta hakim MK untuk mendiskualifikasi paslon Prabowo-Gibran sebagai peserta pemilu 2024
- Meminta hakim Mk untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Kabupaten atau Kota dan DPD
- Menyatakan batal keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan nomor urut bagi paslon Prabowo-Gibran
- Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) presiden dan wakil presiden tanpa mengikutsertakan pasangan Prabowo-Gibran
- Memerintahkan Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
- Memerintahkan kepada presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisasi aparatur negara serta tak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu paslon dalam pemungutan suara ulang (PSU)
- Memerintahkan Polri untuk melakukan pengamanan proses PSU presiden dan wakil presiden secara netral serta profesional
- Memerintahkan kepada TNI beserta jajarannya untuk membantu pengamanan PSU presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya
Adapun permintaan supaya Gibran saja yang didiskualifikasi sebagai cawapres merupakan tuntutan alternatif. Prabowo kemudian diminta untuk memilih kembali cawapres yang baru.
Berikut isi petitum alternatif yang dimuat di dalam dokumen gugatan paslon AMIN:
- Membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Kabupaten atau Kota dan DPD
- Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut dua atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilu dan wakil presiden 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024
- Membatalkan keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2023 tanggal 13 November 2023 dan Keputusan KPU nomor 1644 tentang penetapan nomor urut paslon peserta pemilu tahun 2023, tanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka
- Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu 2024, dengan diikuti oleh capres nomor urut dua dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden
- Memerintahkan Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
- Memerintahkan presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisasi aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu paslon dalam PSU
- Memerintahkan Kepolisian Negara RI dan jajarannya untuk melakukan pengamanan proses PSU presiden dan wakil presiden secara netral dan profesional
- Memerintahkan kepada TNI beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses PSU presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya
b. Ganjar-Mahfud:
- MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024, tapi khusus pemilu presiden dan wakil presiden
- Mendiskualifikasi paslon Prabowo-Gibran sebagai peserta pemilu 2024
- Memerintahkan KPU untuk melakukan PSU antara paslon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di seluruh TPS, paling lambat 26 Juni 2024
Isi putusan MK: belum diputuskan
Baca Juga: MK Tak Pajang Karangan Bunga Pendukung Prabowo, Jaga Hakim Independen
Topik:
Berita Terkini Lainnya
