Soal Tawaran Gabung ke Kabinet Prabowo, Anies Enggan Berspekulasi
Anies Baswedan ketika menghadiri penetapan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres terpilih di KPU. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak ingin berspekulasi soal tawaran yang mungkin masuk di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal tersebut menjadi hak prerogatif dari Prabowo.
Anies menilai tidak patut dirinya memberi pernyataan apapun terkait kursi di pemerintahan. Sebab, hal tersebut harus langsung disampaikan oleh Prabowo.
"Saya gak mau berspekulasi (soal tawaran menteri). Kenapa? Karena ini menyangkut kepatutan. Wong yang berhak menawarkan saja belum menyampaikan, masak saya jawab?" tanya Anies seperti dikutip dari wawancara khusus di stasiun Metro TV pada Sabtu (27/4/2024).
"Coba, kalau saya jawab 'saya bersedia', lalu yang di sana bilang 'memang kami mau menawari?' Lain waktu saya jawab 'saya tidak bersedia', dijawab lagi 'memang kami mau nawari?' Makanya, saya ingin jaga kepatutan itu," tutur dia lagi.
Meski begitu, Anies mengaku akan memberikan respons dengan cara terhormat seandainya tawaran sebagai menteri menghampirinya. Respons itu bisa menerima atau menolak tawaran jadi menteri.
"Tapi, yang perlu saya garis bawahi respons itu sesudahnya (ada tawaran), bukan sebelumnya," katanya.
1. Anies jadi paslon pertama yang hadir di KPU untuk penetapan presiden terpilih
Anies Baswedan didampingi istri dan Sekjen PKS Aboe Bakar (IDN Times/Aryodamar)Lebih lanjut, di dalam dialog itu, Anies menjelaskan alasannya hadir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 24 April 2024 di acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ia mengaku ingin memberi contoh bernegara yang baik, di mana ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan maka keputusan tersebut dihormati.
"Cara menghormati putusannya adalah dengan mengikuti prosesnya hingga tuntas. Itu lah yang kami kerjakan. Dulu kami mendaftar di KPU. Ketika proses itu sudah ditetapkan oleh MK, maka di ujung, kami hadir. Ini bagian dari bernegara yang harus dijunjung tinggi," kata pria yang pernah menjadi calon presiden itu.
Ia mengaku baru menyadari paslon nomor urut satu menjadi satu-satunya paslon pilpres yang bersedia datang ketika terjadi momen penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Selama ini yang hadir hanya pasangan terpilih (di pilpres). Yang tidak terpilih tidak hadir. Menurut saya, kita harus hormati proses itu," kata dia lagi.
Ia kembali menegaskan bahwa keputusannya untuk hadir di KPU bukan untuk menunjukkan rasa suka atau tidak. Tetapi, ia ingin menjunjung tinggi etika dan menjadi contoh bagi pihak lain.
Baca Juga: Singgung Konsistensi, Anies Nantikan Sikap PKS di Pemerintahan Prabowo
Editor’s picks
2. Anies minta catatan dari MK tidak dilupakan begitu saja
Susana sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/4/2024). (IDN Times/Aryodamar)Anies juga turut menyinggung agar catatan-catatan yang disampaikan oleh 8 hakim konstitusi dalam persidangan pada 22 April 2024 lalu tidak dilupakan begitu saja. Sebab, tiga hakim konstitusi mengakui ada anomali di dalam perhelatan pilpres 2024.
"Saya rasa ini jangan dilupakan tetapi dijadikan bahan untuk koreksi," kata dia.
Itu pula, kata Anies, alasan pihaknya membawa dugaan kecurangan pemilu ke MK. Agar anomali dan penyimpangan diungkap di ruang sidang. Meski begitu, Anies dan Muhaimin menghormati putusan MK.
Catatan dan perbaikan pemilu selanjutnya dari hakim MK juga berlaku untuk dikerjakan oleh DPR. "Salah satu yang diusulkan menyangkut undang-undang kepresidenan. Ada juga usulan tentang bantuan sosial, pengelolaan aparatur negara sehingga netralitas benar-benar terjaga," tutur dia.
3. Refly Harun tuding Anies-Muhaimin pengkhianat bila gabung ke kabinet Prabowo
Anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Refly Harun usai sidang PHPU pada Rabu (3/4/2024). (IDN Times/Aryodamar)Sementara, pakar hukum tata negara, Refly Harun menegaskan Anies dan Muhaimin merupakan seorang pengkhianat bila pada akhirnya bersedia untuk diajak bergabung ke kabinet Prabowo-Gibran. "Ini dengar ya, Anies-Muhaimin. Kalau Anda gabung ke pemerintahan dan tidak mau jadi oposisi, maka Anda pengkhianat!" ujar Refly pada 24 April 2024 lalu di Jakarta.
Menurutnya, tidak etis bila keduanya sudah dibantu dan didukung oleh puluhan juta pemilih yang mengharapkan ada perubahan di Indonesia. Tetapi, malah berujung ikut gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kalau Anda bergabung ke pemerintahan, Anda pengkhianat!" tutur dia lagi.
Ia mengaku khawatir bila tidak ada satu pun pihak yang bersedia menjadi oposisi, maka demokrasi akan hancur. Hak rakyat untuk berbicara pun terancam dibungkam.
Baca Juga: Cak Imin Disentil Beri Prabowo Agenda Perubahan yang Ditolak Pemilih
Berita Terkini Lainnya
