Tim Hukum AMIN Sudah Layangkan Surat ke MK untuk Panggil 4 Menteri
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ketika berada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). (www.instagram.com/@cakiminow)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin (AMIN), Ari Yusuf Amir memastikan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memanggil empat menteri aktif sebagai saksi ruang sidang. Keempat menteri aktif itu yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Ari mengatakan keempat menteri ini dianggap mengetahui soal bantuan sosial yang digelontorkan sebelum hari pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu.
"Jadi, kami secara resmi sudah memasukan surat untuk minta Mahmamah Konstitusi (MK) memanggil, lalu mendengarkan keterangan dari empat menteri ini. Kenapa penting menghadirkan empat menteri ini? Karena mereka mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami," ujar Ari kepada IDN Times melalui telepon pada Kamis malam (28/3/2024).
Ia kemudian memberikan contoh Menkeu Sri Mulyani di ruang sidang bisa menyampaikan tentang anggaran bantuan sosial. Ari mengatakan nominal anggaran bansos di 2024 sangat melonjak.
Berdasarkan data dari Kemenkeu, anggaran bansos pada 2024 mencapai Rp496 triliun. Angka itu nyaris menyamai nominal bansos ketika terjadi pandemik COVID-19 yakni Rp498 triliun.
"Bagaimana bansos, kok (nominalnya) bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana. Apakah sudah disiapkan, apakah sudah direncanakan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024 ini. Kalau dulu di 2020 ada (pandemik) COVID-19. 2024 ini tidak ada apa-apa. Tapi, nominal anggarannya naik luar biasa. Ini yang mau kami tanyakan," kata dia.
Kapan tim hukum AMIN bisa memperoleh kepastian soal kehadiran keempat menteri tersebut?
Baca Juga: Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Menkeu dan Mensos di Sidang
1. Kehadiran Mensos dibutuhkan untuk jelaskan penyaluran bansos
Menteri Sosial Tri Rismaharini menangis di DPR (19/3/2024)/YouTube Komisi IXLebih lanjut, Ari menjelaskan Mensos Risma dibutuhkan kehadirannya untuk menjelaskan terkait perencanaan, penyaluran dan distribusi bansos tersebut. "Apakah bansos itu sudah tepat guna. Semua setuju bahwa bansos itu penting. Tapi, kami tidak setuju bila bansos dipolitisasi, sehingga orang yang menerima justru orang-orang yang tidak berhak. Hanya untuk menaikan suara paslon tertentu," kata advokat senior itu.
Sementara, kehadiran Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dibutuhkan untuk menjelaskan terkait personalisasi bansos. Selain itu, kata Ari, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN itu dilaporkan banyak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
"Dia mengatakan bansos secara terang-terangan merupakan bantuan dari Jokowi. Berorasi atas nama Jokowi, lalu minta rakyat agar mendukung paslon 02. Itu juga sudah kami laporkan ke Bawaslu," tutur dia.
Sedangkan, peranan Menko Perekonomian, Airlangga yang ingin digali sama seperti posisi Zulkifli. Apalagi, Airlangga ketika berkampanye di Nusa Tenggara Timur (NTT), ia meminta warga untuk merekam video berisi ucapan terima kasih kepada Jokowi.
Oleh sebab itu, ia berharap MK dapat mengabulkan pemanggilan keempat menteri tersebut. Ari pun sudah mendapatkan lampu hijau dari PDI Perjuangan, parpol tempat Risma bernaung.
"Tadi, pihak 03 juga mendukung argumen kami. Kenapa? Karena ini penting untuk mengungkap semua tabir," katanya.
Ari pun juga menjelaskan alasan mengapa bukan pihak paslon 01 yang meminta agar keempat menteri tersebut hadir di sidang MK. "Kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan mereka. Kecuali kalau nanti kita sudah jadi presiden, bisa kita hadirkan mereka," ujarnya lagi.
Editor’s picks
Baca Juga: Gugat Hasil Pilpres, Todung Kutip Buku yang Pernah Viral Dibaca Anies
2. Tim hukum AMIN sudah siapkan saksi fakta
Paslon nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ketika bersidang di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. (Dokumentasi tim media AMIN)Sementara, anggota tim hukum AMIN, Heru Widodo mengatakan tidak bisa membocorkan identitas saksi yang akan dihadirkan pada sidang pekan depan. Ia hanya menjelaskan elemen dan profesi dari para saksi tersebut.
"Kami sudah menyiapkan saksi fakta untuk menguraikan dan menjelaskan fakta-fakta terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Ada juga ahli. Sosoknya nanti baru bisa kami sampaikan Senin. Dia ahli mengenai penyelenggaraan pemilu, hukum administrasi, IT, politik anggaran, pidana pemilu," kata Heru di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis malam kemarin.
Para ahli tersebut yang akan menjelaskan dari sisi keilmuwan mereka. Ia menambahkan apakah argumen mereka soal dugaan pelanggaran pemilu, mereka menyerahkan ke majelis hakim konstitusi.
"Soal politik anggaran itu dampaknya apa, termasuk bansos disalurkan tidak sesuai mekanisme, kewenangan yang mencairkan dan tak sesuai waktu pencairannya," tutur dia.
Sementara, Ari menambahkan di luar dari empat menteri tersebut, pihak AMIN belum berencana memanggil menteri lain seperti Menteri Dalam Negeri atau Menpan RB.
3. Tim hukum AMIN baru mendapat respons saksi-saksi disetujui pada Senin pekan depan
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (IDN Times/Santi Dewi)Ari mengatakan pihaknya baru mendapatkan jawaban dari pihak MK apakah saksi-saksi yang diajukan disetujui pada Senin (1/4/2024). Pada pekan depan, agenda persidangan sudah mulai bergeser ke mendengarkan keterangan saksi.
"Kelihatannya Senin akan dapat jawaban. Kami akan bersidang jam 08.00 pagi," ujar Ari.
Ia menambahkan bila keempat menteri itu disetujui oleh MK, maka yang akan melayangkan pertanyaan adalah hakim konstitusi. "Jadi, kami memberikan pertanyaan melalui hakim. Hakim lah yang akan bertanya kepada para menteri itu," tutur dia.
Menurutnya, bila MK mempertimbangkan demi kepentingan konstitusi, maka seharusnya permintaan untuk menghadirkan keempat menteri itu dikabulkan. Ari mengatakan baik paslon 01 dan 03 sedang mempermasalahkan konstitusi yang sedang bermasalah.
"Ini bukan lagi soal paslon 01 dan 03, tapi ini soal konstitusi. Jadi, kami harapkan MK mau mempertimbangkan itu dan bersedia menghadirkan mereka," katanya lagi.
Baca Juga: Tim KPU: Harusnya AMIN Keberatan Sejak Awal, Malah Debat dengan Gibran
Topik:
Berita Terkini Lainnya
