Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta pekerja migran Indonesia (PMI) untuk menunda kepulangannya selama masa peniadaan mudik. Hal itu dilakukan guna mencegah adanya importasi kasus COVID-19.
"Demi mencegah importasi kasus pun para pekerja migran Indonesia diimbau untuk menunda kepulangannya," kata Wiku dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/5/2021).
Oleh karena itu, Satgas Penanganan COVID-19 meminta petugas lapangan yang berjaga di pintu-pintu masuk Indonesia agar penjagaannya diperketat.
"Untuk memperketat pengawasan Indonesia terhadap kedatangan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Satgas COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021," ucap Wiku.
Selain itu, Wiku juga meminta agar petugas di lapangan menegakkan skrining dan karantina. Sebab, salah satu kunci keamanan saat ini adalah tidak masuknya importasi kasus dari luar negeri.
"Harap petugas mengerti bahwa sudah ada kasus mutasi yang ditemui beberapa waktu kegiatan dan hal ini harus kita hentikan," tutur Wiku.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat 25.467 pekerja migran yang akan kembali ke Indonesia. Maka dari itu, pemerintah telah menyiapkan penangan khusus bagi para pekerja migran yang kembali ke Tanah Air.
"Periode April-Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang, di mana di Bulan April kemarin 24.215 pekerja migran, dan di Bulan Mei adalah 25.467 (pekerja migran)," ujar Airlangga dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/5/2021).
Terkait penanganan pekerja migran itu, Airlangga meminta adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya. Hal itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Sesuai dengan Instruksi Mendagri, koordinasi dilakukan oleh Pemda, Satgas, koordinasi oleh Pangdam, di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, NTB, Kepri, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara," jelas Airlangga.
Airlangga mengatakan pemerintah pusat sudah mendiskusikan dengan pemerintah daerah mengenai penanganan khusus bagi pekerja migran. Sejumlah daerah sudah menyiapkan tempat karantina bagi para pekerja migran yang baru tiba di Indonesua.
"Kemaren dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerag Sumatra, termasuk dengan Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat terkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan antisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut," jelas Airlangga.