Satgas PRR Percepat Pembangunan Huntap dan Infrastruktur di Sumbar

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Agam, Indra Junaidi, menjelaskan bahwa 1.124 unit tersebut terdiri dari 1.070 huntap mandiri dan 54 unit pembangunan kembali rumah rusak berat di lokasi semula. Program huntap mandiri didukung BNPB melalui APBN dengan alokasi Rp70 juta per unit. Sementara itu, lahan pembangunan disediakan oleh masyarakat.

"Di Agam huntap mandiri itu akan dibangun sebanyak 1.070 unit, tambah ada perbaikan atau pembangunan ulang untuk rumah rusak berat, kurang lebih ada 54 rumah warga," kata Indra, Selasa (3/11/2026).

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian sebelumnya mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian lahan untuk pembangunan 7.952 unit hunian tetap pada 2026. Kepastian lokasi, pembebasan tanah, penilaian aset, dan legalitas perubahan fungsi kawasan perlu segera dituntaskan agar pembangunan bagi masyarakat terdampak dapat berjalan sesuai target.

Tito mengatakan pemerintah daerah memegang peran penting dalam menyediakan lahan bagi warga yang kehilangan rumah dan tanah, tinggal di zona rawan, atau harus direlokasi karena kampungnya terdampak bencana. Aset milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, BUMN, maupun tanah negara berstatus hak guna usaha dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan untuk mendukung pembangunan tersebut.

“Yang mungkin perlu dibantu adalah tanah. Ini kan pemerintah daerah menyiapkan tanah. Dan perintah Presiden itu semua tanah negara, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tanah milik desa, kemudian tanah milik BUMN, bahkan tanah swasta yang berstatus HGU, itu mereka harus memberikan tanah dalam rangka kepentingan pembangunan rumah korban bencana,” kata Tito dalam rapat koordinasi percepatan pemulihan Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Salah satu pembangunan huntap mandiri berlangsung di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto. Sebanyak tiga rumah tipe 36 dibangun untuk keluarga Syafnida (76), penyintas banjir bandang Sungai Landia. Hingga 3 November 2026, progres pembangunannya mencapai 70 persen dan ditargetkan rampung pada pertengahan hingga akhir November.

Rumah dua lantai milik Syafnida sebelumnya hanyut diterjang banjir bandang pada akhir November 2025. Karena lokasi rumah lama berada di dekat sungai dan tebing, ia bersama kedua anaknya memutuskan membeli lahan di Koto Tuo untuk membangun kembali tempat tinggal keluarga.

Lahan berukuran 18 x 17 meter atau 306 meter persegi itu dibeli dengan biaya sekitar Rp200 juta, termasuk biaya peninggian pondasi. Di atasnya dibangun tiga rumah, masing-masing untuk satu keluarga dengan dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi.

"Alhamdulillah dibuatkan ketiganya, dapat enam kamar besok, satu huntap dua kamar. Dengan adanya huntap yang dibangun pemerintah, alhamdulillah sekali," ujar Syafnida.

Selama pembangunan berlangsung, ia dan keluarganya masih mengontrak rumah di Koto Tuo. Sambil menunggu hunian selesai, Syafnida memanfaatkan lahan di sekitar lokasi untuk menanam kacang tanah, daun bawang, dan sayuran. Indra mengatakan, pembangunan huntap mengacu pada standar Rumah Tahan Gempa (RTG) dengan rekomendasi teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Terdapat empat inventor yang direkomendasikan di Agam, yakni Guffarindo, Rhodas, Sepablock, dan Dhomus.

Hingga awal November, pembangunan fisik telah berlangsung di enam kecamatan dengan total 100 unit. Rinciannya, Palupuh 46 unit, IV Koto tiga unit, Banuhampu dua unit, Malalak 15 unit, Tanjung Raya Maninjau 20 unit, dan Palembayan 14 unit.

BNPB menargetkan pembangunan 700 huntap mandiri di Sumatera Barat pada 2026. Kabupaten Agam sendiri merencanakan sekitar 400 unit tahun ini dengan mempertimbangkan kesiapan aplikator. Selain itu, terdapat rencana pembangunan 699 huntap kolektif di Padang Madani Manggopoh dan Palembayan yang didanai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemulihan permukiman juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pendukung di Huntap Mandiri Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang mengerjakan pembangunan PSU dengan dukungan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 senilai sekitar Rp1,1 miliar.

Pekerjaan meliputi pembangunan dinding penahan tebing sepanjang sekitar 27 meter dengan tinggi 3 meter, drainase sepanjang kurang lebih 300 meter, serta penataan dan pengerasan badan jalan sebelum pengecoran beton. Pelaksana proyek dari CV Gapurus Jaya Bersama, Randa, mengatakan dinding penahan dibangun untuk menjaga keamanan permukiman yang berada di kaki lereng dan sebelumnya rawan longsor saat hujan deras.

"Untuk penahanan tebing, itu 27 meter lebih kurang panjangnya, tingginya 3 meter. Agar tanahnya tak ambles lagi, sebab kalau hujan deras sering longsor tebing dekat huntap ini," kata Randa.

Drainase dibangun untuk mengalirkan air hujan dari kawasan perbukitan sekaligus mencegah genangan dan jalan becek. Hingga awal November, progres fisik PSU mencapai 65 persen dan ditargetkan selesai pada pertengahan November 2026. Manfaat pembangunan mulai dirasakan warga. Desmaniar (54), penghuni Huntap Kampung Talang, mengatakan drainase membuat air tidak lagi menggenangi kawasan permukiman.

"Alhamdulillah setelah adanya irigasi ini, air tidak tergenang lagi, dan kita tak waswas kalau seandainya hujan lebat. Mudah-mudahan area huntap kita tidak banjir," ujarnya.

Sebelum drainase dibangun, jalan lingkungan kerap becek. Warga juga khawatir karena tebing di dekat akses masuk kawasan huntap pernah mengalami longsor. Dalam pengerjaan PSU, penyintas galodo setempat turut dilibatkan sebagai pekerja melalui skema padat karya. Secara keseluruhan, Kepala Dinas Perkim Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyampaikan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan ditargetkan sekitar 24 kilometer, dengan realisasi 16 kilometer hingga awal November. Adapun drainase yang ditargetkan 4 kilometer telah terealisasi lebih dari 10 kilometer.

Pembangunan hunian dan infrastruktur pendukung tersebut menjadi bagian dari pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, dengan perhatian pada kebutuhan tempat tinggal sekaligus keselamatan dan keberlanjutan kawasan permukiman. (WEB)