- Menjaga persatuan Bangsa Indonesia
- Menjaga demokrasi konstitusional dan berkeadilan
- Menjaga Presiden Prabowo yang telah terpilih secara sah dan konstitusional oleh rakyat Indonesia
- Menjaga agar negara sejahtera (welfare state) yang dicita-citakan oleh pendiri Bangsa Indonesia dapat terwujud dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang didukung oleh rakyat Indonesia
Buruh Berkumpul di Monas, Berikrar Jaga Prabowo dan Persatuan

- Sejumlah organisasi buruh berkumpul di Plaza Monas, Jakarta, pada 7 November 2026 untuk menyerukan persatuan di tengah pengungkapan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
- Sekitar 1.500 buruh membacakan empat ikrar: menjaga persatuan, demokrasi konstitusional berkeadilan, Presiden Prabowo yang terpilih sah, serta mewujudkan negara sejahtera.
- Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan komunikasi Presiden, termasuk Irjen Slamet Uliandi yang diduga memberi izin operasi pemantauan.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah elemen buruh yang datang dari beragam organisasi berkumpul di Plaza Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/11/2026), untuk menyerukan persatuan kepada masyarakat di Tanah Air. Seruan ini muncul di tengah pengungkapan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan pantauan IDN Times, sejumlah organisasi buruh yang berkumpul antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional), KPBI (Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia), hingga FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia). Acara itu turut dihadiri oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Ia tiba mengenakan kaos berwarna abu-abu dan garis putih.
Said tak menampik tujuan dari mengumpulkan buruh di area Monas, Jakarta Pusat untuk mendeklarasikan ikrar kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengklaim acara di Monas turut dihadiri sekitar 1.500 buruh. Meskipun begitu, lalu lintas di sepanjang Monas terlihat tetap lancar.
"Tujuan daripada aksi deklarasi hari ini adalah ingin menyerukan, memberitahu, dan menyampaikan kepada kaum buruh di seluruh Indonesia, kelas pekerja lainnya di seluruh Indonesia, dan rakyat Indonesia bahwa menjaga persatuan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di hari-hari ini dan hari-hari ke depan," ungkap Said di Monas pada siang ini.
Ia mengatakan, ingin menjaga Prabowo yang sudah terpilih secara sah dan konstitusional lewat mekanisme pemilu. "Ini tanggung jawab bersama, termasuk kaum buruh dan juga partai buruh, karena Presiden Prabowo terpilih secara konstitusional," kata dia.
1. Elemen buruh diminta untuk tetap menjaga Presiden yang dipilih lewat mekanisme demokrasi

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal (kaos abu-abu) ketika melakukan deklarasi buruh di Monas, 7 November 2026. (IDN Times/Santi Dewi) Lebih lanjut, Said mengajak semua elemen buruh dan pekerja untuk tetap menjaga lembaga kepresidenan. Apalagi presiden dipilih secara sah lewat mekanisme pemilu di negara demokrasi.
"Oleh karena itu, demokrasi yang dibangun menurut kaum buruh adalah demokrasi yang konstitusional," kata Said.
Elemen Buruh, kata Said juga harus menghindari kekerasan, fitnah, dan sesuatu yang mengadu domba bangsa ini. Acara di Monas pun turut diwarnai dengan pembacaan ikrar untuk menjaga Prabowo.
"Bangsa Indonesia harus kuat menghadapi persaingan dengan asing. Bangsa Indonesia harus kuat menjaga persatuan. Oleh karena itu, pada hari ini akan dibacakan ikrar buruh Indonesia menyikapi apa yang terjadi pada hari ini," tutur dia.
2. Empat ikrar yang dibacakan oleh elemen buruh

Aksi deklarasi ikrar buruh Indonesia untuk menjaga persatuan Indonesia dan Prabowo di Monas. (IDN Times/Santi Dewi) Berikut isi empat ikrar yang dibacakan oleh elemen buruh:
"Ikrar ini dibacakan di lapangan Monumen Nasional pada Sabtu, 7 November 2026 pada pukul 11.00 WIB," ujar salah satu buruh ketika membacakan ikrarnya.
3. Bareskrim Mabes Polri tetapkan 4 perwira tinggi kepolisian jadi tersangka

Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana) Sementara, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan empat perwira tinggi di kepolisian sebagai tersangka penyadapan komunikasi Presiden. Tersangka terbaru yang diumumkan yakni Irjen Slamet Uliandi yang sempat menduduki posisi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.
Tiga tersangka lainnya yang sudah diumumkan ke publik yakni:
1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri)
2. Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)3. Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri)
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengatakan, peran Slamet dalam dugaan operasi penyadapan itu adalah sebagai dewan pembina pusat pemantuaan atau Monitoring Centre (MC). Dia memberikan izin setiap operasi yang dilakukan Kepala Bagian Pemantauan, Eko Hadi dan Ahrie.
"Sampai dengan saat ini, Kabag Mon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri pada Kamis.




















