Women’s March Desak MBG Dievaluasi, Negara Tanggung Jawab Atas Keracunan
Women’s March Jakarta 2026 mendesak evaluasi penggunaan APBN untuk MBG, koperasi desa, dan Sekolah Rakyat.
WMJ meminta pemerintah bertanggung jawab, membuka informasi secara transparan, serta menyediakan pemulihan dan restitusi bagi korban keracunan MBG.
WMJ meminta MBG dihentikan jika keselamatan masyarakat tidak dapat dijamin.
Jakarta, IDN Times - Women’s March Jakarta (WMJ) 2026 mendesak pemerintah mengevaluasi penggunaan APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa, dan Sekolah Rakyat. Mereka juga meminta pemerintah bertanggung jawab atas korban keracunan MBG, termasuk memberikan pemulihan dan restitusi.
"Khusus MBG, negara harus bertanggung jawab atas korban keracunan, membuka informasi secara transparan, menyediakan pemulihan dan restitusi, serta menghentikan pendekatan represif dan pelibatan aparat keamanan dalam penanganan korban dan kritik terhadap program tersebut," tulis Women’s March Jakarta 2026 dalam pernyataan sikapnya.
1. Desak evaluasi penggunaan APBN
Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bandung. Dok Diskominfo Bandung WMJ meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan APBN untuk sejumlah program prioritas pemerintah. Mereka menilai anggaran publik seharusnya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum.
"Dana publik harus diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pencegahan stunting dan kematian ibu, serta layanan dasar lainnya bukan program yang mengorbankan kebutuhan rakyat, seperti makan bergizi gratis ataupun koperasi desa," tulis mereka.
2. Pemerintah diminta bertanggung jawab atas korban MBG
Siswa SDN 3 Kedaloman, Tanggamus mendapatkan perawatan media usia diduga alami keluhan diduga akibat keracunan MBG. (Dok. Polres Tanggamus) WMJ secara khusus menyoroti kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG. Mereka meminta pemerintah membuka informasi kepada publik dan memastikan korban memperoleh pemulihan serta restitusi.
Mereka juga menolak penggunaan pendekatan represif maupun pelibatan aparat keamanan ketika menangani korban dan kritik terhadap program tersebut.
3. Minta hentikan MBG jika keselamatan tidak dapat dijamin
Siswa SDN 3 Kedaloman, Tanggamus mendapatkan perawatan media usia diduga alami keluhan diduga akibat keracunan MBG. (Dok. Polres Tanggamus) WMJ memasukkan penghentian program MBG sebagai salah satu tuntutan dalam aksi 2026. Mereka meminta pemerintah tidak melanjutkan kebijakan yang membahayakan masyarakat.
"Menghentikan kebijakan publik yang membahayakan rakyat, termasuk mengevaluasi dan menghentikan MBG apabila keselamatan tidak dapat dijamin, serta memberikan pemulihan dan restitusi penuh kepada seluruh korban," tulis mereka.
