Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, Defrizal, mengatakan pengadaan empat ambulans tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menurutnya, kondisi geografis Tanah Datar yang terdiri dari perbukitan, dataran tinggi, dan lembah menjadi salah satu pertimbangan penempatan armada di tingkat nagari.
Manfaatkan TKD Tambahan, Ambulans Disiagakan di Wilayah Rawan Bencana
4 min read
Intinya Sih
5W1H
Empat ambulans nagari dibiayai TKD Tambahan 2026 senilai Rp1 miliar untuk mempercepat penjemputan, evakuasi, dan rujukan pasien di wilayah rawan bencana Tanah Datar.
Armada ditempatkan di Singgalang, Panyalaian, Tigo Koto, dan Batubasa; fasilitasnya mencakup stretcher, tabung oksigen, sirene, serta lampu darurat untuk transportasi medis tingkat nagari.
Ambulans telah diserahkan pada 28 Oktober 2026, tetapi masih uji coba; program ini bagian pemulihan pascabencana Sumatera yang ditargetkan berlangsung 2026–2028.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di Sumatera Barat dilakukan melalui penyediaan sarana transportasi medis bagi masyarakat. Sebanyak empat unit ambulans nagari disiapkan untuk mempercepat penjemputan, evakuasi, dan rujukan pasien di wilayah rawan bencana Kabupaten Tanah Datar.
Pengadaan ambulans tersebut menggunakan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan 2026 sebesar Rp1 miliar yang dialokasikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Keempat ambulans ditempatkan di Nagari Singgalang dan Panyalaian di Kecamatan X Koto, Nagari Tigo Koto di Kecamatan Rambatan, serta Nagari Batubasa di Kecamatan Pariangan.
TKD Tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Penyediaan fasilitas kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana Sumatera yang terus dikoordinasikan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Satgas PRR mengawal pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan seluruh wilayah terdampak bencana akan mendapat penanganan. Namun, proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu sehingga dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
"Mohon bersabar kalau nanti ada yang kurang-kurang. Karena nanti juga akan tersentuh daerah demikian. Kalau ada yang belum tersentuh, sampaikan kepada rekan-rekan bupati, kepala desa, camat, bupati untuk direkap, kita sampaikan ke saya untuk kita selesaikan bersama," ujar Tito saat kunjungan kerja ke Pidie Jaya, Aceh, Rabu (4/11/2026).
Tito menyebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera ditargetkan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Berdasarkan Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatra Barat pada November 2025 mencapai Rp33,343 triliun. Sementara kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) mencapai Rp21,449 triliun. Khusus Kabupaten Tanah Datar, nilai kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp2,93 triliun, dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp2,25 triliun.
Untuk mendukung pemulihan di Sumatera Barat, pemerintah pusat mengalokasikan TKD Tambahan 2026 sebesar Rp2,62 triliun. Berdasarkan monitoring Kementerian Dalam Negeri hingga 30 Oktober 2026, realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp860 miliar atau 32,9 persen. Sementara Kabupaten Tanah Datar memperoleh alokasi TKD Tambahan sebesar Rp126,9 miliar. Realisasi penggunaannya hingga 30 Oktober 2026 mencapai Rp55,3 miliar atau 43,6 persen.
1. Ambulans ditempatkan di empat nagari rawan bencana
Ambulans untuk warga di lokasi rawan bencana. (Dok. Tim Media Satgas PRR) "Keberadaan ambulans yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi sangat penting agar proses penjemputan, evakuasi, dan rujukan pasien bisa dilakukan lebih cepat," kata Defrizal di Tanah Datar, Rabu (4/11/2026).
Dia menjelaskan, ambulans tersebut memiliki spesifikasi ekonomis dan praktis untuk operasional di tingkat nagari. Fasilitasnya meliputi alat pengusung pasien (stretcher), tabung oksigen, sirene, dan lampu darurat. Ambulans nagari ini berbeda dengan ambulans gawat darurat (AGD) yang digunakan fasilitas kesehatan. Kendaraan tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan transportasi medis masyarakat di tingkat nagari.
2. Warga berharap evakuasi pasien lebih cepat
Ilustrasi ambulance (freepik.com/rawpixel.com) Sekretaris Nagari Tigo Koto, Fitri Yanti, menyambut baik pengadaan ambulans tersebut. Menurutnya, keberadaan armada ini sangat membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan transportasi menuju fasilitas kesehatan. Nagari Tigo Koto memiliki lebih dari 7.000 penduduk yang tersebar di 10 jorong. Jarak menuju puskesmas sekitar empat kilometer, sedangkan menuju RSUD berkisar 10 hingga 14 kilometer.
Sebelum tersedia ambulans nagari, warga yang membutuhkan transportasi medis harus melapor kepada pemerintah nagari untuk dicarikan kendaraan yang bisa digunakan. Biaya transportasi biasanya dibantu sebagian oleh pemerintah nagari.
Warga Nagari Tigo Koto, Nenengsih, mengatakan ambulans tersebut sudah lama dinantikan masyarakat. Selain mempercepat penanganan pasien dalam kondisi darurat, keberadaannya diharapkan dapat meringankan beban biaya transportasi warga.
3. Empat ambulans masih menjalani uji coba
ilustrasi ambulans (mediaindonesia.com) Meski telah diserahkan secara simbolis pada 28 Oktober 2026, empat ambulans tersebut belum beroperasi penuh untuk melayani masyarakat. Fitri Yanti menjelaskan, kendaraan masih menjalani tahap uji coba atau test drive sesuai petunjuk saat serah terima.
Defrizal berharap empat unit ambulans tersebut nantinya dapat memperpendek waktu respons pelayanan kesehatan, memperkuat kesiapsiagaan bencana, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
"Bagi kami sebenarnya pengadaan ambulans tersebut bukan hanya sekadar pengadaan kendaraan, tetapi merupakan investasi pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam hal keselamatan masyarakat," ujarnya. (WEB)
Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.
