Satgasus Korupsi Polri Petakan Masalah Ilegal Drilling

Menurut Iguh, regulasi yang ada saat ini, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua belum cukup mampu untuk mengatur sistem dan tata kelola eksplorasi serta eksploitasi sumur minyak ilegal yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

“Termasuk mengantisipasi permasalahan yang timbul antara lain menyangkut illegal drilling,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan, H. Herman Deru, menegaskan bahwa masalah illegal drilling bukan lagi bicara tentang PNBP.

Akan tetapi lebih jauh sudah termasuk masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, ia berharap FGD ini akan memberikan solusi bagi persoalan tersebut.

Herman berharap, melalui FGD itu, ilegal drilling dapat dibenahi tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat.

“Hasil dari FGD illegal drilling ini dapat kita benahi tanpa mengesampingkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat,” kata dia.