Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (Twitter.com/S. B. Yudhoyono)
Sebelumnya, SBY meminta alasan pengajuan sistem pemilu tertutup bisa dijelaskan secara terbuka kepada publik.
SBY mengatakan, pengubahan sistem pemilu merupakan hal fundamental karena berkaitan dengan konstitusi. Oleh sebab itu, sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan, perlu ada keterbukaan pada masyarakat.
"Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan," tulis SBY dalam akun Facebook resminya, Minggu (19/2/2023).
Menurut SBY, pengajuan judicial review ke MK terkait Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka adalah jalan pintas. Seharusnya, langkah tersebut dibahas secara terbuka.
"Apakah saat ini, ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di negara kita, seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa "tenang", bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK," kata SBY.
Seperti diketahui, kader PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan judicial review atas UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.
PDIP sendiri mendukung pemilu dengan sistem proposional tertutup. Namun, 8 partai lain menolak sistem tersebut, dan meminta Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.