TOP 5: Sidang Etik Eks Kapolri hingga Isu Tambang di Habitat Badak

Jakarta, IDN Times - Polri memastikan akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah sorotan terhadap proses penegakan etik di tubuh kepolisian, isu lingkungan hidup juga memanas, menyusul wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon yang memicu spekulasi adanya kepentingan pertambangan emas.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pengkajian Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon habitat kedua murni didasari pertimbangan konservasi, guna mengurangi kerentanan populasi yang terkonsentrasi di satu kawasan, bukan karena tambang emas.
Sementara, dari ranah pemerintahan daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menolak wacana pengalihfungsian hutan kota Universitas Indonesia (UI) menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Selain ketiga sorotan utama tersebut, dinamika di parlemen terkait respons pimpinan DPR atas petisi pembukaan riwayat pendidikan legislator, turut mewarnai pemberitaan sepanjang Selasa (17/11/2026). Simak rangkuman lima berita pilihan selengkapnya yang terangkum dalam #IndonesiaHariIni.
1. Kemenhut Ungkap Urgensi Pemindahan Badak Jawa, Alas Purwo Masih Dikaji
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) sangat mendesak, karena seluruh populasi alami yang diperkirakan berjumlah 87 hingga 100 ekor saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut membuat satwa langka ini sangat rentan terhadap ancaman bencana alam, wabah penyakit, gangguan keamanan habitat, hingga keterbatasan keragaman genetik sehingga diperlukan populasi tambahan untuk memperkuat ketahanan jangka panjang.
Meskipun Taman Nasional Ujung Kulon tetap dilindungi sebagai habitat utama yang masih mencatatkan reproduksi alami pada Oktober 2026, Kemenhut mulai mengkaji Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai salah satu calon lokasi potensial. Namun, pemerintah menegaskan belum menetapkan Alas Purwo secara final maupun mengambil keputusan terkait jumlah individu, metode, tahapan, hingga jadwal pelaksanaan pemindahan.
2. Pramono Tak Setuju Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keterkejutan sekaligus ketidaksetujuannya terhadap wacana pengalihfungsian hutan kota Universitas Indonesia (UI) untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menegaskan bahwa peruntukan kawasan hijau di lingkungan kampus itu tidak semestinya dialihkan, demi menjaga fungsi ekologis ruang terbuka hijau di ibu kota.
Sebagai solusi alternatif, Pramono mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyodorkan dua opsi lahan lain saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Kedua lokasi pengganti yang diajukan Pemprov DKI untuk mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat tersebut masing-masing berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
3. Kemenhut Bantah Rencana Pemindahan Badak Jawa Karena Tambang Emas
Kementerian Kehutanan membantah keras spekulasi yang mengaitkan rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa dengan isu aktivitas pertambangan emas di sekitar zona penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. Pihak kementerian menegaskan seluruh wacana translokasi satwa dilindungi tersebut murni didorong kepentingan konservasi dan penyelamatan spesies dari ancaman kepunahan.
Dalam penjelasannya, Kemenhut memastikan Ujung Kulon tetap dipertahankan sebagai habitat utama Badak Jawa, sementara rencana teknis pemindahan ke lokasi baru belum ditetapkan. Pemerintah menekankan bahwa setiap langkah relokasi satwa langka harus melalui kajian ilmiah yang komprehensif, rekomendasi dari para ahli konservasi, serta memastikan kesiapan pengelolaan kawasan tujuan.
4. Muncul Petisi Riwayat Pendidikan Anggota DPR Dibuka, Ini Kata Dasco
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi kemunculan petisi daring di laman Change.org yang mendesak agar ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota dewan dibuka kepada publik. Dasco menyebut dokumen riwayat hidup dan data pencalonan para legislator sebelum duduk di kursi parlemen sebenarnya sudah bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Petisi yang diinisiasi seorang warga bernama Farida Octavia tersebut menjadi sorotan publik setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 21.500 tanda tangan terverifikasi dan dibagikan puluhan ribu kali. Melalui petisi itu, masyarakat menyampaikan tiga poin desakan utama yang menuntut transparansi penuh atas latar belakang pendidikan maupun keaslian ijazah seluruh anggota DPR RI.
5. Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Digelar Pekan Depan
Divisi Humas Polri memastikan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada pekan depan, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kepolisian menjamin proses persidangan terhadap jenderal bintang empat tersebut akan berjalan secara setara tanpa perlakuan istimewa, dengan jadwal hari pasti serta susunan komisi sidang yang akan segera diumumkan.
Listyo Sigit menjadi perwira tinggi ketiga yang diproses secara etik dalam perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan barang bukti elektronik tersebut. Sebelumnya, Majelis KKEP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, menggelar sidang etik terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta menunda persidangan Irjen Pol Slamet Uliandi karena alasan kesehatan.


























