Sebelum Wacana Reformasi Polri, SETARA Sudah Ungkap 130 Masalah Kepolisian

19 Sep 2025, 20:18 WIB

Lia Hutasoit

Ilustrasi polisi (IDN Times/Haikal Adithya)

Intinya sih...

Halili menjabarkan pemetaan 12 tema reformasi Polri itu mulai dari soal pendudukan Polri dalam struktur pernegaraan, kinerja pengawasan terhadap Polri, akuntabilitas proses penegakan hukum, dan lainnya.
Kinerja Polri pada dasarnya tidak baik-baik saja
Mengacu hasil survei, pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dinilai tidak baik dengan angka rata-rata 51 persen. Reformasi dan transformasi Polri berada pada posisi stagnan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gagasan reformasi kepolisian bukan isu yang benar-benar baru. Direktur Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan Masyarakat Sipil sudah sejak lama mendorong agenda reformasi dan transformasi kepolisian, salah satunya Setara Institute.

Setara dalam studi Desain Transformasi Polri (2024) mendeteksi 130 masalah aktual yang mengemuka dan melekat di tubuh Polri, serta menjangkiti seluruh mandat kepolisian dalam penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan masyarakat, yang mengakibatkan stagnasi dalam transformasi Polri.

"Di dalam riset awal ketika kami melakukan pemetaan soalan, terutama dengan melakukan survei terhadap pandangan 167 ahli di bidang kepolisian, yang semua dari mereka itu secara umum kalau kita list ada sekitar 130 persoalan, 130 masalah pada kepolisian kita yang itu kita bisa petakan dalam 12 masalah utama," kata Halili dalam konferensi pers daring, Jumat (19/9/2025).

1. Pemetaan 12 tema reformasi Polri

Direktur Setara Institute, Halili Hasan dalam konferensi pers daring, Jumat (19/9/2025).

Halili menjabarkan pemetaan 12 tema reformasi Polri itu mulai dari soal pendudukan Polri dalam struktur pernegaraan, kinerja pengawasan terhadap Polri, akuntabilitas proses penegakan hukum, kemudian tetap tolak rumah tahanan dan jaminan perlindungan tanah, orientasi pemidangan dan penyimpangan tafsir keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kemudian yang keenam soal akuntabilitas penggunaan senjata api, kinerja perlindungan dan pengayoman masyarakat, kinerja penanganan terorisme, akuntabilitas fungsi pelayanan publik, dan tata kelola pendidikan Polri. Kemudian tata kelola organisasi dan sumber daya Polri, serta hubungan antar lembaga.

2. Kinerja Polri pada dasarnya tidak baik-baik saja

Ilustrasi polisi. (IDN Times)

Halili menyampaikan, mengacu hasil survei, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, kelembagaan Polri dan pengaruh Polri dalam menjaga demokrasi, dinilai tidak baik dengan angka rata-rata 51 persen. Hal ini menandakan kondisi reformasi dan atau transformasi Polri berada pada posisi stagnan.

"Jadi sebagian besar ahli itu mengatakan bahwa kinerja polri pada dasarnya tidak baik-baik saja atau dalam kategori riset ini kita bisa katakan itu buruk atau tidak baik gitu ya," kata dia.

3. Kepercayaan publik pada Polri menjalankan tugas dan fungsi hanya 16,8 persen

ilustrasi polisi (IDN Times/Sunariyah)

Secara rinci, akumulasi kuantifikasi tersebut dapat dilihat melalui temuan kondisi umum. Polri masih menyisakan pekerjaan besar.

"(Sebanyak) 16,8 persen saja yang mengatakan bahwa kinerja Polri ya, dia bisa menghimpun kepercayaan publik sangat tinggi, itu hanya sekian,” kata dia.

Dari sisi transformasi kelembagaan, 41,9 persen itu menilai bahwa masih berada dalam situasi tidak baik. Sementara 37 persen mengatakan cukup baik dan 20,4 persen mengatakan baik. Dalam demokrasi, mayoritas ahli menilai buruk, hanya 19,8 persen di antara mereka yang mengatakan bahwa Polri sudah mewakilkan fungsi dan perannya.