Jakarta, IDN Times - Sejak didirikan, Partai Demokrat tentu saja memiliki banyak konflik selama perjalannya. Konflik-konflik tersebut sebagian besar terjadi di internal partai sendiri.
Bahkan kader senior sampai membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) yang menilai perlu ada pembenahan organisasi di tubuh partai melalui Kongres Luar Biasa pada September mendatang.
Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin meminta kader-kader partainya untuk tidak membuka isu internal ke publik. Amir menegaskan jika ada kader yang diduga bertindak tak sesuai AD/ART, kode etik, dan integritas, maka kader lain dapat membuat laporan kepada Dewan Kehormatan.
Hal tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh permasalahan sikap Wasekjen Andi Arief, Wasekjen Rachlan Nashidik, dan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Ferdinand Hutahaean. Para kader senior menganggap ketiga kader tersebut kerap melontarkan pernyataan yang berujung kegaduhan.
Beberapa waktu lalu, sejumlah orang yang tergabung ke dalam Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat mendesak agar Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Subur Sembiring juga mengkritik bahwa Kogasma adalah organisasi ilegal.
“Kogasma itu ilegal, tidak ada dalam AD/ART kepengurusan, saya kasih tahu itu. Ini blak-blakan saya sampaikan,” ujar Subur, Selasa lalu (2/7).
Akibat pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menegaskan tudingan tersebut yang ditujukan terhadap Kogasma sama sekali tidak benar. Menurut Hinca, adanya Kogasma terbukti berhasil mendongkrak suara Demokrat dari semula diprediksi hanya di angka 3-4 persen, menjadi 7,7 persen pada Pileg 2019.
Hengky Luntungan yang mengklaim dirinya sebagai pendiri partai Demokrat, mendesak agar kongres besar untuk menentukan ketua umum baru segera digelar. Hengky menyuarakan hal tersebut setelah melihat hasil kepemimpinan SBY sebagai ketua umum.
Henky dan beberapa nama yang mengklaim sebagai pendiri partai berlambang Mercy biru itu, mengaku kecewa atas kepemimpinan SBY selama menjabat sebagai ketua umum. Menurut dia, banyak pelanggaran Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat yang dilakukan SBY.
Pada 2017, salah satu kader Partai Demokrat Sahat Saragih melapor ke Kementerian Hukum dan HAM atas tuduhan perubahan AD/ART yang diduga dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak sesuai dengan hasil kongres. Dalam laporannya, Sahat meminta Partai Demokrat dibekukan sementara agar tak melanggar undang-undang perihal partai politik.
Namun, hal tersebut dibantah oleh perwakilan partai dan menyebut reaksi tersebut hanya bentuk ketidakpuasan semata.
Awal dari banyaknya kader yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ketika Bendahara Umum Partai Demokrat M, Nazaruddin dimintai pertanggungjawabannya karena menerima suap dari proyek SEA Games 2011. Ditangkapnya Nazaruddin membuka titik terang keterlibatan beberapa anggota partai.
Setelah Nazaruddin, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada masa kepemimpinan Presiden SBY karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang.
Sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 dan mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK seminggu setelahnya. Nama kader wanita Partai Demokrat Angelina Sondakh pun ikut terseret mengenakan jaket oranye karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek wisma atlet.