Sekda: Pemprov DKI Dukung Formula E dengan Skema Business to Business
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menegaskan, balap mobil listrik Formula E dilakukan dengan skema business to business (B2B) antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan Formula E.
“Kami sebagai pemerintah daerah mempersilakan bisnis mereka tetap berjalan, sehingga kegiatan Formula E ini tetap bisa dilaksanakan di kota Jakarta dengan mekanisme B2B antara BUMD milik Pemprov DKI, yakni Jakpro dengan Formula E,” kata Joko di Balai Kota Jakarta, Senin (15/5/2023).
1. Pemprov DKI Jakarta mendukung penyelenggaraan Formula E
Joko mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mendukung dan memberikan izin Formula E diselenggarakan di area Jakarta. Kegiatan balap mobil Formula E akan dilaksanakan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Juni 2023.
"Saat ini, Jakpro sedang melakukan berbagai persiapan dan penjualan tiketnya pun sudah dibuka sejak beberapa waktu lalu," ujar Joko.
2. Formula E tak pakai APBD DKI
Pelaksanaan Formula E tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan dengan skema B2B, seperti pariwisata olahraga (sport tourism). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Vice President Corporate Secretary Jakpro, Syachrial Syarif mengatakan sejak awal, dukungan itu berupa kerja sama bussines to bussines (B2B). Oleh karena itu, penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2023 dapat dipastikan tidak memakai APBD DKI Jakarta.
"Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan dukungannya secara moral, karena ini merupakan ajang internasional," ujar Syachrial dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/5/2023).
3. BUMN dan BUMD berikan dukungan berupa B2B
Syachrial mengungkapkan, perhelatan balap mobil listrik membawa nama Jakarta dan Indonesia, sebab kesuksesan event ini adalah kesuksesan Jakarta untuk Indonesia.
"Jakpro sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara materi maupun moral. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dukungan dari BUMN maupun BUMD diberikan dalam bentuk kerja sama B2B," katanya.
