Sekjen: Belum Ada Sinyal Jokowi Bakal Gabung ke Partai Golkar

08 Des 2024, 12:30 WIB

Santi Dewi

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. (Dokumentasi DPR)

Intinya sih...

PDIP meminta Jokowi mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) setelah tidak dianggap bagian dari partai lagi
Partai Golkar membuka pintu bagi Jokowi untuk bergabung, namun belum ada pembicaraan resmi terkait hal ini

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan, belum ada pembahasan soal Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo bakal bergabung ke Golkar.

Menurut dia, Jokowi bakal mempertimbangkan sejumlah hal lebih dulu sebelum memutuskan bergabung ke partai politik. Pernyataan ini muncul di tengah sikap yang ditunjukkan PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan, mantan Wali Kota Solo tersebut bukan bagian lagi dari PDIP.

"Sementara ini, sinyalnya belum ada (untuk bergabung ke Golkar)," ujar Sarmuji ketika dikonfirmasi, Minggu (8/12/2024).

Meski begitu, ia membuka pintu seandainya Jokowi dan keluarga ingin bergabung ke Golkar.

"Tapi, hingga saat ini belum ada pembicaraan apapun untuk menjadi anggota Partai Golkar," kata dia.

1. Partai Golkar belum menerbitkan surat terkait pengangkatan anggota kehormatan

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyerahkan pengesahan Surat Keputusan tentang AD/ART Partai Golkar. (Dokumentasi Partai Golkar)

Sarmuji memastikan, Partai Golkar belum menerbitkan surat pengangkatan anggota kehormatan untuk siapa pun. Padahal, sebelumnya Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek Loupatty, mengatakan, Jokowi sudah jadi anggota kehormatan di Golkar.

"Sejauh ini DPP Partai Golkar juga belum menerbitkan SK pengangkatan anggota kehormatan untuk sia papun," kata Sarmuji.

"Tetapi, Golkar adalah partai terbuka. Siapa pun boleh masuk ke Partai Golkar asal mencintai NKRI, setia kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945," lanjut dia.

2. Jokowi diminta kembalikan KTA PDIP ke DPP

Presiden ke-7 RI Joko “Jokowi” Widodo. (IDN Times/Larasati Rey)

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, berharap Jokowi mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) usai tak lagi dianggap bagian dari PDIP. Ia bahkan mendorong Jokowi meniru sikap Maruarar Sirait yang secara terbuka mengembalikan KTA ke kantor DPP.

Komar mengingatkan Jokowi agar jangan lagi masih merasa menjadi bagian dari partai usai berseberangan. Menurut dia, hal itu hanya menunjukkan Jokowi tak tahu malu.

"Iya, Ara (Maruarar) kan sudah berseberangan, dia kembalikan. Itu yang seharusnya Jokowi lakukan. Jangan sudah berseberangan tapi masih merasa diri ada PDI Perjuangan," ujar Komar di area Jakarta Selatan pada 4 Desember lalu.

Komar meyakinkan, pihaknya tak akan segan mengambil langkah pemecatan jika Jokowi tak segera mengembalikan KTA. Selama ini, kata Komar, PDIP tak mau reaktif karena menjaga kehormatan Jokowi sebagai presiden.

3. Jokowi respons PDIP partai perorangan usai dipecat

Mantan presiden Jokowi saat dikerumuni warga Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Sementara, usai dianggap bukan lagi bagian dari keluarga PDIP, Jokowi mengatakan, kini menjadi bagian dari partai perorangan.

"Ya berarti partainya perorangan," ujar Jokowi di Solo pada 5 Desember lalu.

Jokowi tidak menjelaskan maksud partai perorangan itu. Saat jurnalis kembali menanyakan soal dirinya yang saat ini tidak terafiliasi partai mana pun, dia menyampaikan jawaban yang sama.

"Ya partainya jadi perorangan, ya udah itu," ucap dia.

Kemudian, saat ditanya soal kemungkinan bergabung ke partai lain selain PDIP, lagi-lagi Jokowi mengucap partai perorangan. Respons serupa disampaikan ketika ditanya soal peluang atau tawaran untuk bergabung ke partai lain.