Presiden Prabowo Beri Bantuan Rp200 M untuk Karhutla Sumsel
Presiden Prabowo menyalurkan Banpres Rp200 miliar untuk penanganan karhutla di Sumsel melalui dua tahap kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Tahap pertama disalurkan kepada Provinsi Sumsel dan empat kabupaten, sedangkan tahap kedua diberikan kepada 10 kabupaten/kota.
Raja Antoni meminta dana digunakan secara transparan dan akuntabel, dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memberikan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp200 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan (Sumsel). Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap langsung ke pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas (ratas) penanganan karhutla bersama Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, serta para bupati dan wali kota se-Sumsel, Senin (26/10/2026).
“Tahap pertama Banpres dari Presiden Prabowo sudah keluar, Banpres ini di lihat dari status kedaruratan,“ ujar Raja Juli dalam keterangan tertulisnya.
1. Banpres Rp100 miliar telah disalurkan kepada Provinsi Sumsel dan 4 kabupaten
Menhut Raja Antoni saat meninjau penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kamis (16/10/2026). (Dok. Kemenhut) Pada tahap pertama, Banpres sebesar Rp100 miliar telah disalurkan kepada Provinsi Sumsel dan empat kabupaten, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Selanjutnya, tahap kedua sebesar Rp100 miliar telah disalurkan kepada 10 kabupaten/kota.
Sepuluh daerah penerima pada tahap kedua yakni Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kota Palembang, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, Kota Prabumulih, dan Lahat. Dengan demikian, total Banpres yang telah disalurkan Presiden Prabowo untuk penanganan karhutla di Sumsel mencapai Rp200 miliar.
2. Bantuan diberikan berdasarkan status kedaturatan
Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Dok. BNPB) Menhut menegaskan bantuan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan status kedaruratan penanganan karhutla di daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menggunakan dana tersebut secara transparan dan akuntabel serta memastikan penyerapan berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.
“Mohon digunakan dengan transparan dan akuntabel. Ini dana dari Presiden Prabowo Subianto untuk karhutla, maka dipergunakan untuk yang berkaitan dengan karhutla,” ujar Raja Juli.
3. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus bersinergi
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyebut Lanskap Bujang Raba di Jambi sebagai contoh keberhasilan masyarakat dalam menjaga hutan dari Karhutla. (Dok. Kemenhut) Menhut juga menegaskan Banpres tersebut merupakan dukungan tambahan di luar dana siap pakai BNPB, anggaran Kementerian Kehutanan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing, serta diluar anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus bersinergi untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya tersebut dalam memperkuat penanganan karhutla di Sumsel,” ujar dia.
