Jakarta, IDN Times - September menjadi bulan kelam dalam sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Berbagai peristiwa yang terjadi pada bulan ini di masa lalu, dikenal sebagai "September Hitam", mengingatkan masyarakat Indonesia tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di tanah air.
Berikut adalah deretan kasus HAM yang terjadi di Indonesia pada bulan September.
Salah satu tragedi paling mencolok dalam September Hitam adalah peristiwa 30 September 1965, yang dikenal sebagai G30S/PKI. Insiden ini memicu penumpasan besar-besaran terhadap mereka yang dianggap terlibat atau mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI).
Diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang menjadi korban kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, hingga pembunuhan. Mereka yang selamat seringkali menghadapi stigmatisasi, diskriminasi, dan berbagai bentuk penindasan sosial selama puluhan tahun setelahnya.
Sudah 20 tahun aktivis Munir Said Thalib meninggal dunia. Kasus ini tak kunjung menemukan titik terang. Sampai saat ini konspirasi kematian aktivis HAM yang biasa disapa cak Munir menyisakan tanda tanya.
Munir diracun dengan arsenik dengan dosis tinggi saat akan terbang ke Amsterdam. Aktor lapangan pembunuh Munir telah ditangkap, divonis, dan diadili namun aktor intelektual belum juga diketahui.
Tragedi Tanjung Priok jadi salah satu kerusuhan terbesar antara tentara dan masyarakat. Dalam peristiwa ini ada 24 orang tewas dan 55 orang luka-luka akibat penembakan yang dilakukan aparat.
Kerusuhan Tanjung Priok terjadi usai adanya pertengkaran antara Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan penduduk setempat. Saat itu, Babinsa juga minta warga mencopot spanduk dan brosur yang tak mengandung ünsur Pancasila. Pandangan yang bertentangan dengan Pancasila dilarang kala itu oleh Pemerintah Orde Baru.
Pendeta Yeremia meninggal dunia pada September 2020, dia adalah seorang pimpinan umat Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di Distrik Hitadipa, Papua.
Dia meninggal usai mendapat mendapat luka tusuk dan tembakan yang diduga dilakukan oleh TNI. Dia dikenal sebagai sosok vokal yang kritis terkait kehadiran TNI di Hitadipa, yang merupakan kampung halamannya. Hingga saat ini, kasus kematiannya masih dalam penyelidikan.
Salim Kancil adalah seorang petani, dia juga berperan sebagai aktivis lingkungan yang dikenal vokal menolak adanya penambangan pasir ilegal di tanah rakyat di Lumajang, Jawa Timur.
Dia meninggal akibat dibunuh sekelompok preman yang diketahui adalah suruhannya Kepala Desa Selok Awar-Awar. Para pelaku aktor lapangan pembunuhan Salim Kancil divonis 20 tahun penjara sedangkan aktor intelektual dibalik kematian Salim Kancil belum pernah dipanggil ke meja hijau.
Selain itu ada juga peristiwa Semanggi II yang jadi catatan kelam pelanggaran HAM pada bulan September, tepatnya 24 September 1999. Mahasiswa kala itu turun aksi untuk menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan tuntutan mencabut dwi fungsi abri.
Peristiwa itu jadi kenangan yang tak terlupakan, 11 orang meninggal dunia dan 217 lainnya luka-luka. Tentara melakukan tindakan anarkis pada mahasiswa yang melakukan demonstrasi.
Pada tanggal 24-30 September 2019, kelompok buruh dan organisasi mahasiswa dari berbagai universitas menggelar demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar DPR membatalkan UU Omnibus Law dan sejumlah RUU kontroversial lainnya yang dianggap kurang melibatkan partisipasi publik.
Demonstrasi tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas HAM mencatat adanya dugaan pelanggaran HAM oleh pihak kepolisian dalam aksi yang dikenal sebagai Reformasi Dikorupsi ini. Akibat peristiwa tersebut, 5 orang meninggal dunia, dan 390 orang melaporkan diri ke Tim Advokasi untuk Demokrasi sebagai korban aksi.