Sidang Pembunuhan Kacab BRI: Kuasa Hukum Minta Dakwaan Dibatalkan
- Sidang lanjutan kasus pembunuhan Kacab BRI digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dengan kuasa hukum tiga prajurit TNI meminta dakwaan oditur dibatalkan karena dianggap tidak jelas dan tidak lengkap.
- Kuasa hukum menegaskan Serka Franky Yaru tidak terlibat pembunuhan berencana serta penetapan tersangkanya dinilai tanpa bukti cukup, sementara Oditurat Militer menjelaskan ia tidak ditahan karena perannya pasif.
- Oditur Militer mendakwa ketiga prajurit dengan pasal pembunuhan berencana menggunakan konstruksi dakwaan gabungan agar seluruh tindakan terdakwa dapat dijerat hukum, dengan ancaman hukuman hingga pidana mati.
Jakarta, IDN Times - Sidang lanjutan pembunuhan kepala cabang BRI berlanjut pada Senin (13/4/2026) di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, di Cakung, Jakarta Timur. Agenda sidang di pengadilan yakni mendengarkan nota keberatan dari pihak kuasa hukum ketiga terdakwa yang merupakan tiga prajurit TNI. Ketiganya Serka Mochamad Nasir dari kesatuan Denma Kopassus, Kopda Feri Herianto dari Denma Kopassus, dan Serka Franky Yaru dari Bekang Kopassus.
Tim kuasa hukum yang dipimpin Letkol Chk Nugroho Muhammad Nur mengatakan, dakwaan yang disusun dan telah dibacakan oleh oditur militer, tidak memenuhi syarat hukum karena tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Nugroho juga menyebut, dakwaan tersebut tidak memberikan gambaran utuh mengenai waktu, tempat, serta cara tindak pidana dilakukan oleh masing-masing terdakwa.
Kondisi itu, kata Nugroho, dinilai bertentangan dengan prinsip dasar penyusunan surat dakwaan yang seharusnya memuat uraian fakta secara rinci agar dapat dipahami oleh terdakwa. Hal ini menjadi bukti bahwa dakwaan disusun secara kabur atau obscure libel.
"Hakim ketua atau majelis hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan perkara pidana ini dengan menyatakan surat dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/49/K/III/2026 yang telah disampaikan Oditur Militer dalam persidangan pada tanggal 6 April 2026 batal demi hukum, dan atau menyatakan menurut hukum dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta tidak dapat diterima," ujar Nugroho seperti dikutip dari akun YouTube Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (14/4/2026).
1. Terdakwa Franky Yaru tidak terkait pembunuhan berencana
Lebih lanjut Nugroho mengatakan terdakwa III, Serka Franky Yaru, tidak terlibat pembunuhan berencana Kacab BRI, Mohammad Ilham Pradipta. Di dalam surat dakwaan, Serka Franky tidak disebut secara eksplisit.
"Di mana dalam surat dakwaan tidak secara spesifik dan tidak ada yang menyatakan terkait pembunuhan berencana, pembunuhan secara bersama-sama, penganiayaan mengakibatkan mati, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh Terdakwa III pada korban," ujar Nugroho di ruang sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Oleh sebab itu, Nugroho menilai dakwaan Oditur Militer salah sasaran dalam menetapkan subjek hukum pada kasus tersebut.
"Penetapan tersangka terhadap Terdakwa III tidak berdasarkan minimal dua alat bukti sah. Tidak ada dugaan tindak pidana yang dilakukan, tidak ada keterkaitan terdakwa dengan perkara, sehingga prosesnya tidak sesuai dengan prosedur hukum," katanya.
2. Terdakwa Franky Yaru tidak ditahan
Sebelumnya, Oditurat Militer (Otmil) II-07 Jakarta mengungkap alasan terdakwa III, Serka Franky dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) bank BUMN tidak ditahan.
"Ini yang pertama adalah di dalam militer untuk penahanan sementara adalah kewenangan Papera (Perwira Penyerah Perkara), dari Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) dan Papera, itu yang pertama kewenangan," ujar Kepala Otmil II-07 Jakarta, Kolonel CHK Andri Wijaya, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Senin (6/4/2026).
Selain faktor kewenangan tersebut, Andri menyebut Serka Franky tidak ditahan karena perannya dinilai pasif selama kejadian.
"Memang sifatnya dia pasif, berada di mobil saja, tidak keluar karena ada kegiatan yang tadi kami sampaikan. Bahwa awalnya dia ingin menarik mobil leasing, tetapi karena tidak ketemu akhirnya mengikuti dari terdakwa 2," tutur dia.
3. Tiga terdakwa didakwa pasal pembunuhan berencana
Oditur Militer, Kolonel Chk Andri Wijaya, mendakwa ketiganya dengan pasal pembunuhan berencana. Dia menjelaskan, oditur militer menggunakan konstruksi dakwaan gabungan yang mencakup primer, subsider, lebih subsider, alternatif hingga kumulatif. Strategi itu, kata Andri, dilakukan untuk memastikan seluruh perbuatan para terdakwa dapat dijerat secara hukum dan tak ada celah untuk lepas dari tuntutan.
Andri menyatakan, dakwaan utama yang diajukan adalah pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Para terdakwa, kata Andrie, diduga telah merencanakan lebih dulu tindakan yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Bila terbukti bersalah dalam dakwaan utama maka ketiga prajurit TNI AD itu terancam pidana bui 20 tahun hingga hukuman maksimal vonis mati.
"Kami telah mendakwa tiga terdakwa dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap Kacab Bank berinisial MIP. Kami gunakan dakwaan gabungan agar mereka tidak lepas," ujar Andri di ruang pengadilan.
