Soal Jumlah Menteri, Demokrat Yakin Prabowo Hati-Hati Kelola Anggaran

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meyakini, Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

Herzaky mengatakan, dalam setiap kesempatan, Prabowo juga telah menegaskan bahwa pemerintahan yang akan datang harus mengelola anggaran negara secara efektif dan efisien sehingga masyarakat bisa menerima manfaanya secara optimal.

Dia menegaskan, setiap rupiah yang dikeluarkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, masyarakat benar-benar bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya.

Pernyataan ini disampaikan Herzaky menanggapi adanya wacana penambahan jumlah pos kementerian dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Akan ada batasan-batasan seperti itu yang akan menjadi pedoman bagi kami semua nanti, dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya,” kata Herzaky di Jakarta, Jumat (10/5/2024).

Herzaky meyakini bahwa penambahan jumlah pos kementerian itu akan dilakukan dengan penuh pertimbangan yang matang oleh Prabowo Subianto.

“Jika memang benar akan ada penambahan Kementerian ke depannya, semuanya tentu sudah melalui pertimbangan dan perhitungan secara matan,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo nanti sah-sah saja untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan adanya penambahan jumlah kementerian tersebut, dia yakin program kerja dan kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah akan lebih spesifik.

“Penambahan kementerian, membuat isu-isu spesifik, program-program spesifik akan semakin diurus oleh kementerian-kementerian atau badan-badan tertentu secara spesifik. Ini bagus dan bermanfaat untuk rakyat," kata Herzaky.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengingatkan agar rencana penambahan jumlah kementerian dilakukan untuk kepentingan percepatan kerja-kerja pemerintah untuk kebutuhan rakyat.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu meminta, agar penambahan kursi menteri itu tidak dilakukan karena motif politik dalam rangka bagi-bagi kekuasaan, sehingga berujung terhadap pemborosan anggaran.

“Bukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak kepada pemborosan anggaran,” ujar dia.

Terakhir, dia menyampaikan, kalau Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih mau menambah jumlah kementerian maka harus merevisi UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Habiburokhman menilai, jika Prabowo menambah jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan mendatang merupakan sesuatu yang baik.

Pada era pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin, jumlah kementerian/lembaga mencapai 34.

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga gak ada masalah. Justru semakin banyak (menteri), semakin bagus. Itu dalam pandangan saya pribadi," ujar dia.

Habiburokhman membantah bahwa rencana penambahan jumlah pos kementerian itu, karena Prabowo ingin mengakomodasi kepentingan partai politik yang sudah mendukungnya pada Pilpres 2024 lalu.

"Ya, itulah kesalahan cara berpikir, tapi gak apa-apa jadi masukan bagi kami," kata dia.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya pembentukan kementerian di kabinet yang akan datang kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Sebab, itu merupakan hak prerogatifnya.

"Kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa itu secara substansi ada di Pak Prabowo sebagai Presiden Terpilih,” ujar dia.

“Apakah besar efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat beliau. Kita serahkan kepada beliau," imbuh dia lagi.

Soal Jumlah Menteri, Demokrat Yakin Prabowo Hati-Hati Kelola Anggaran

Intinya sih...

Editorial Team

Tonton lebih seru di