Soal Propaganda Rusia, Erick Thohir: Bukan Hanya 1 Negara

Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Erick menyampaikan bahwa capresnya sudah mulai gerah dengan tudingan-tudingan yang dilemparkan pihak lawan, salah satunya tudingan menjadi antek asing.

Menurut Erick, propaganda Rusia yang disebut Jokowi bukan bermaksud menyinggung negaranya, tetapi lebih kepada konsultan asingnnya. Ia menambahkan, melalui media sosial sudah ada bukti bahwa sebenarnya yang menggunakan konsultan asing adalah kubu 02.

"Contoh saja, soal konsultan asing. Di media sosial sudah ada buktinya keberadaan orang asing di belakang BPN. Propaganda Rusia itu yang dimaksud adalah konsultan asing yang dipakai. Dan kita tahu, Beliau lebih tahu, konsultannya bukan satu atau dua saja. Dari negara lain juga ada," kata Erick dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/2).

Tak heran, kata dia, Jokowi mulai agresif menyerang kubu lawan karena harus menjawab semua tudingan yang dilemparkan kepadanya.

"Jadi kalau sekarang Beliau menjawab, itu lumrah. Sebab, kalau tak menjawab nanti fitnah itu dianggap benar. Anehnya, ketika Beliau menjawab, dikatakan Beliau panik dan ketakutan. Justru Beliau sedang menyampaikan data dan fakta yang selama ini diputarbalikkan," lanjut Erick.

Tudingan kubu Prabowo-Sandiaga bahwa Jokowi gencar melakukan serangan lantaran panik elektabilitas mulai disusul, Erick menepisnya.

Dia mengatakan, tak ada kepanikan di kubu Jokowi karena hasil beberapa lembaga survei menyatakan, elektabilitas Jokowi masih melampaui elektabilitas Prabowo 20 persen.

"Intinya, kalau dikatakan Jokowi panik karena survei, jawabannya tidak," tegas Erick.

Menurut Erick, adanya anggapan bahwa kubu Jokowi mulai ofensif karena berita-berita dan hoaks yang selalu dilayangkan ke kubu petahana. Menurutnya, arti kata ofensif yang pernah ia sampaikan agar TKN tak lagi diam saja ketika ada isu hoaks yang menyerang.

"Jadi saya katakan, sudah selayaknya tim hukum kita ofensif melaporkan dengan fakta dan data," ujar Erick.

Kendati demikian, Erick menyampaikan bahwa TKN tetap akan menyerang melalui data dan fakta. Tidak hanya sekadar mengumbar isu hoaks.

"Kenapa pakai data? Contohnya begini. Paslon 02 menjanjikan gaji pegawai akan dinaikkan. Tapi di lain pihak, dia tak konsisten karena menurunkan pajak negara. Darimana untuk membiayainya? Apakah nanti negara kita kayak Venezuela atau Yunani yang krisis? Yunani krisis karena pemasukan dan pengeluaran tak seimbang. Makanya bicara harus pakai data, kan," sindir Erick.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyebut bahwa ada tim sukses yang memakai konsultan asing dan Propaganda Rusia di Pilpres 2019. Sindiran Jokowi soal konsultan asing dan propaganda Rusia itu karena gerah dengan berbagai hoaks dan fitnah yang dipicu oleh adanya upaya adu domba ala asing.

Adu domba ala asing itu, kata Jokowi, dilakukan oleh tim pemenangan. Tanpa menjelaskan secara spesifik mengenai tim pemenangan siapa yang dimaksud, Jokowi menyebut tim itu telah menyiapkan propaganda ala Rusia.

"Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan propaganda Rusia! Yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dusta, semburan hoaks, ini yang segera harus diluruskan Bapak-Ibu sebagai intelektual," ungkap Jokowi di Surabaya.

Menanggapi tudingan soal adanya propaganda Rusia, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak langsung membantahnya.

"Saya gak tahu ya tuduhan Pak Jokowi itu sumbernya dari mana. Apalagi kan hari ini juga dibantah oleh pemerintah Rusia. Itu berbahaya loh, seorang presiden dengan bahasa eksplisit menyebut nama suatu negara terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan presiden, apalagi menyeret negara lain dalam peta politik Indonesia," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (4/2).

Dahnil menilai pernyataan Jokowi soal propaganda yang menyeret negara Rusia berbahaya bagi hubungan diplomatik. Dia juga mempertanyakan apakah Jokowi paham dengan apa yang dikatakannya itu.

"Saya gak tahu, itu berbahaya buat hubungan diplomatik kita dan secara tidak langsung Pak Jokowi merusak hubungan diplomatik. Beliau pejabat negara, saya gak tahu apakah Beliau paham atau nggak dengan hal itu," ujar Dahnil.