Soal UU Ciptaker, Benny K Harman Demokrat: Kita Menyetujui RUU Hantu

Menurut Benny, sejak awal tidak bisa dibandingkan mana draf undang-undang yang asli dan mana yang hoaks. Bahkan, kata Benny, sejak rapat Tim Sinkronisasi (Timsin) dan rapat Tim Perumus (Timus) naskah yang sebenarnya tidak pernah ada.

Padahal, ujar Benny, dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 wajib hukumnya untuk membacakan rancangan undang-undang. Selain itu, wajib pula hukumnya untuk semua fraksi, melalui wakil-wakilnya, untuk memberikan paraf dan tanda tangan.

Benny mengatakan, kalau pun ada perbedaan opsi-opsi biasanya tetap dibiarkan opsinya, perbedaan-perbedaannya, untuk diputuskan nanti di rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II.

"Faktanya tidak ada naskah yang final yang diajukan, yang dibagikan kepada semua anggota dewan yang mengikuti rapat paripurna tanggal 5 bulan 10 itu," ujar Benny.

"Lalu bagaimana kita mengatakan ini yang hoaks, ini yang beneran, atau apa," ujar dia lagi.

Karena itu, Benny menilai, RUU Ciptaker yang disetujui dan disahkan menjadi UU merupakan RUU Hantu. "Ndak ada undang-undangnya, ndak ada rancangannya, apa yang mau dibahas, apa yang mau diserahkan, apa yang mau disetujui," ujar Benny.

"Itu kan fundamental, penting, dan kalau tidak ada proses itu, tidak dipenuhi maka rancangan undang-undang ini batal," ujar dia lagi.

Menurut Benny, jika proses terus dilanjutkan maka itu dapat disebut dengan pemaksaan.

Sejak awal pembahasannya, Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi polemik di Tanah Air. Bahkan setelah disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR 5 Oktober 2020 lalu, sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan menggelar demonstrasi menolak UU itu, meski di tengah wabah COVID-19.

Kendati demikian, naskah final UU Cipta Kerja akhirnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10/2020) ini untuk ditandatangani.