Solusi Penyelesaian Aset First Travel ala Yunus Husein, Kecuali PK

Yunus mengatakan, dalam menyelesaikan kasus ini terdapat beberapa pilihan, yaitu  mengembalikan saja apa adanya yang menjadi hak para jemaah

Pilihan lain, jika korban termasuk "mampu" mereka bisa mengeluarkan uang lebih agar tetap berangkat.

Hal ini juga membuat ia menyarankan untuk membuat aturan-aturan baru jika ada perusahaan yang ingin membuat agen travel. 

"Tahun depan kalau mau membuat perusahaan pertama harus modalnya kuat, fit and proper harus diawasi kalau perlu dilakukan sertifikasi. Dan harusnya uang setoran jemaah jangan ditaruh di rekening mereka. Harus di rekening pemerintah," ujarnya. 

Ia menyarankan bahwa negara perlu turun tangan untuk menangani masalah ini. Menurutnya, menteri keuangan bisa melelang aset First Travel kemudian setelah itu jemaah bisa diberangkatkan secara bertahap. Namun para korban harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada jaksa agung dan menteri keuangan.

Ia juga menambahkan, "Kalau perlu dibuat tim gabungan penyelesaian masalah ini dan masalah serupa. OJK sudah punya tim menangani investasi bodong seperti ini. Jadi tim ini diperkuat dari berbagai macam instansi, Kemenag, Kemenkeu, OJK, Badan Penyelenggara Keuangan Haji, lalu DPR juga karena menyangkut APBN."
  

Menurut Yunus Husein, dalam penyelesaian kasus ini perlu untuk mencontoh negara barat seperti Amerika atau Belanda. Harus ada persetujuan dan tidak hanya mengandalkan hukum pidana saja. 

"Kasus ini terlalu bertele-tele karena kita terlalu percaya pada penyelesaian pidana pada suatu masalah," ujarnya.

"Selesaikan dengan DPA (Deferred Prosecution Agreement), dan juga NPA (Non-Prosecution Agreement). Ada agreement atau kesepakatan untuk membayar kewajiban itu," lanjutnya