Tak Beratkan Jemaah, Prabowo Minta Ongkos Haji 2027 Skema 52:48
- Presiden Prabowo meminta Kemenhaj menyusun ongkos haji 2027 dengan komposisi Bipih dan nilai manfaat sekitar 52:48 agar beban calon jemaah tidak terlalu besar.
- Penyesuaian biaya haji dipengaruhi kondisi geopolitik Timur Tengah dan kenaikan harga avtur dibanding 2026, sementara Kemenhaj mencari formulasi biaya yang lebih ringan.
- Prabowo mengapresiasi pemberantasan kartel dan kecurangan haji-umrah, serta memerintahkan audit forensik pengelolaan keuangan haji BPKH bersama BPKP.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuat skema ongkos haji 2027 tidak memberatkan calon jemaah. Menhaj, Irfan yusuf, mengatakan, Presiden Prabowo meminta ongkos haji dengan skema 52 banding 48, yakni Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Bipih merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh masing-masing jemaah. Sementara, BPIH, merupakan biaya secara keseluruhan penyelenggaraan haji.
"Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar," ujar Irfan Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026).
"Salah satunya adalah bahwa komposisi antara Bipih, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," sambung dia.
Perubahan biaya itu karena ada sejumlah hal, salah satunya terkait kondisi geopolitik di Timur Tengah. Menurut Irfan, harga avtur kini sudah mengalami kenaikan dibanding tahun 2026.
1. Kemenhaj dapat apresiasi dari prabowo
Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas membahas biaya haji 2027 (dok. Sekretariat Presiden) Irfan mengaku kementeriannya mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo karena berupaya membersihkan kartel dan kecurangan dalam penyelenggaraan haji.
"Beliau (Presiden) sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," kata dia.
Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah sudah me-launching hotline berantas mafia hai dan umrah. Menurut dia, Presiden Prabowo mendukung hal tersebut.
2. Sapu bersih kartel haji
Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas membahas biaya haji 2027 (dok. Sekretariat Presiden) Presiden Prabowo juga memberi istilah bahwa untuk menyapu bersih seluruh kartel dan mafia pada ekosistem haji dan umrah.
"Istilah beliau adalah sapu habislah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," ujar dia.
3. Prabowo minta ada audit keuangan haji
Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas membahas biaya haji 2027 (dok. Sekretariat Presiden) Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Presiden Prabowo juga memerintahkan adanya audit forensik keuangan haji. Saat ini, dana tersebut dikelola Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH).
"Presiden tadi juga memberikan concern dan perhatian khusus beliau terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah haji. Makanya, terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH, Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," ujar Dahnil.
Dahnil mengatakan, audit itu diperlukan agar Presiden Prabowo mengetahui kondisi keuangan jemaah haji yang selama ini dikelola oleh BPKH.
"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya, seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kemudian ada apa namanya, financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu eh apa kondisi keuangan haji di saat ini," kata dia.
Nantinya, kata Dahnil, Kementerian Haji dan Umrah juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit forensik terhadap BPKH.
"Nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP, terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut. Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden, bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah kata Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," ucap dia
![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)
