Strategi DKI Hadirkan Hunian Layak untuk Warga Jakarta

Rusunawa Jagakarsa menjadi salah satu proyek hunian prioritas Pemprov DKI . Hunian vertikal ini memiliki tiga tower, 16 lantai, dan 723 unit, tiga di antaranya disediakan khusus untuk penyandang disabilitas. Setiap unit tipe 36 terdiri dari ruang tamu dan keluarga, dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, dan balkon.

Selain ruang hunian, pemerintah juga menghadirkan fasilitas sosial dan ekonomi yang cukup lengkap, seperti masjid, taman bermain, sarana olahraga, klinik, warung, co-working space, PAUD, daycare, perpustakaan, hingga ruang duka pemulasaran. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, inklusif, dan produktif.

“Rusun atau hunian vertikal merupakan solusi atas keterbatasan lahan di kota besar seperti Jakarta. Rusunawa dengan biaya sewa terjangkau adalah jawaban untuk kesulitan MBR dalam mencari hunian yang layak,” ujar Pramono.

Adapun biaya sewa Rusunawa Jagakarsa berkisar antara Rp865.000 hingga Rp1,8 juta per bulan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Tarif tersebut belum termasuk biaya air dan listrik.

Salah satu langkah kunci Pemprov DKI dalam memperkuat program rusun adalah peluncuran ulang aplikasi SIRUKIM sebagai satu-satunya jalur resmi pendaftaran rusun dan hunian terjangkau milik. Aplikasi ini kini dilengkapi fitur antrean transparan secara real time, sistem penolakan otomatis berbasis FIFO (First In, First Out), serta tenggat tiga hari untuk melengkapi dokumen.

Pramono memastikan tidak ada ruang untuk praktik percaloan. “Tadi saya sengaja bertanya kepada yang sudah beruntung mendapatkan unit hunian, apakah dalam prosesnya ada yang disebut middleman atau orang-orang yang menawarkan bantuan untuk mendapatkan unit tersebut. Alhamdulillah, dari yang saya tanyakan, mereka benar-benar mendapatkannya melalui aplikasi SIRUKIM," ungkapnya.

Masyarakat dapat memantau langsung status pendaftaran melalui akun pribadi mereka. Jika ditemukan pungutan liar, warga bisa melapor ke Hotline Pungli DPRKP: 0821-2121-8031.

“Aplikasi ini akan menjadi lebih cepat dan transparan dalam memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah memesan rusun. Pada versi terbaru SIRUKIM, akan diterapkan sistem penolakan otomatis berbasis FIFO (First In, First Out) agar masyarakat memperoleh kepastian ketersediaan unit dalam waktu 14 hari,” tandasnya,” tambah Pramono.

Penguatan kebijakan rusun tidak berhenti di Jagakarsa. Pemprov DKI juga menyiapkan pembangunan rusun baru di Rorotan dan Padat Karya, serta revitalisasi. Program ini merupakan bagian dari rencana jangka menengah 2025–2026 dalam upaya menekan angka backlog perumahan di Jakarta.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, menyebut pembangunan rusun menjadi langkah nyata dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat kelas menengah bawah. 

“Kami terus berupaya menghadirkan hunian vertikal sebagai solusi atas keterbatasan dan mahalnya harga lahan di Jakarta. Dengan tinggal di rusunawa ini, diharapkan warga bisa meningkat taraf hidupnya dan nantinya bisa mengakses jenjang perumahan berikutnya, seperti rusun milik atau rumah tapak,” ujar Kelik. 

Menurut data pemerintah, kebutuhan hunian layak di Jakarta masih sekitar 1,8 juta unit. Oleh karena itu, strategi jangka panjang Pemprov DKI akan fokus pada pembangunan terarah, pemanfaatan lahan efisien, serta digitalisasi proses pendaftaran.

Warga yang berminat menjadi penghuni rusunawa harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

• Termasuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

• Sudah menikah dan tercatat sebagai kepala keluarga

• Belum memiliki rumah, dibuktikan dengan surat dari kelurahan

• Menyertakan e-KTP, KK, NPWP, dan slip gaji

• Melampirkan SKCK, surat bebas narkoba, dan surat keterangan sehat

• Memiliki rekening Bank DKI

• Menyetor jaminan tiga kali biaya sewa bulanan

Pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui aplikasi SIRUKIM dan tidak dipungut biaya. Sistem antrean dan notifikasi membuat proses pendaftaran lebih cepat dan dapat dipantau secara langsung oleh pendaftar.

Program penguatan rusun disambut positif oleh banyak warga. Siti Aisyah (29), salah satu penghuni baru Rusun Jagakarsa, mengaku bersyukur mendapatkan unit hunian. “Dulu saya ngontrak di rumah petak sempit dan mahal. Sekarang lebih tenang, anak-anak punya tempat main, lingkungan juga bersih,” ujarnya.

Dukungan juga mengalir dari media sosial. Salah satu Akun X  menulis, “Kalau semua rusun seperti Jagakarsa, banyak warga kelas menengah bawah yang akhirnya punya hunian layak. Semoga daftar SIRUKIM makin gampang dan transparan.”

Program penguatan rusun menjadi salah satu pijakan penting Pemprov DKI dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota inklusif. Melalui pembangunan terarah, sistem pendaftaran digital yang transparan, serta partisipasi warga, pemerintah berharap dapat menghadirkan hunian yang bukan hanya layak secara fisik, tetapi juga bermartabat secara sosial.

"Masih banyak tantangan ke depan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Karena itu, saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil untuk mendukung dan berkontribusi,” tutur Pramono. (WEB)